Luhut Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Jalankan PPKM Darurat
Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada 3 hingga 20 Juli mendatang. Pembatasan tersebut akan berlaku pada 122 kabupaten dan kotamadya yang ada di Jawa dan Bali.
Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM darurat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hukuman yang disiapkan hingga pemberhentian selama tiga bulan.
“Sanksinya teguran dua kali sampai pemberhentian sementara,” kata Luhut dalam konferensi pers PPKM darurat, Kamis (1/7).
Sanksi ini merujuk pada Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam ayat 1, kepala daerah yang tak melaksanakan program strategis nasional dikenai teguran tertulis. Sedangkan dalam ayat 2, kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tak mengindahkan teguran.
Luhut menjelaskan keputusan PPKM diambil Jokowi karena kasus Covid-19 meningkat secara drastis dalam sepekan. Presiden juga telah meminta mantan Menkopolhukam itu meminta pandangan ahli, dokter, serta pihak lainnya.
"Presiden sudah setuju dan kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota, dan bupati untuk melaksanakan dengan tegas," kata Luhut.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan aturan teknis pembatasan akan diatur dalam Instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Tito juga menambahkan kunci kesuksesan PPKM darurat adalah kekompakan daerah.
“Ini ujian bagi sinergi karena mengendalikan Jawa dan Bali tidak mudah,” kata Tito.
Luhut menjelaskan aturan PPKM darurat mencakup penutupan mall dan tempat perbelanjaan, work from home (WFH) 100% untuk sektor non esensial, hingga belajar secara daring. Adapun sektor esensial dan kritikal masih diperbolehkan berjalan 100%.
