Perpanjangan PPKM Darurat Belum Diputuskan, Luhut Akan Lapor Jokowi
Wacana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat muncul seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi pembatasan tersebut.
Luhut juga akan meminta masukan dari para ahli dari Universitas Indonesia (UI) mengenai jalannya PPKM Darurat. “Saya janji dengan Presiden sore ini atau besok akan melapor langkah apa yang akan kami lakukan,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).
Luhut memiliki tim yang memantau dampak PPKM Darurat terhadap ekonomi. Ia juga mengatakan pihaknya akan menghitung secara hati-hati sebelum menentukan langkah ke depan. “Kami perhatikan terus soal ekonomi ini, jangan sampai kelamaan karena nanti (aktivitas) bisa mati,” kata Luhut.
Meski demikian ia meminta masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dan mengurangi kerumunan. Apalagi penyebaran Covid-19 varian Delta ini sangat menular.
“Berbagai literatur mengatakan bisa luma sampai enam kali penularannya,” kata dia.
Luhut juga mengaku tak menduga bahwa penyebaran varian Delta bisa secepat ini. Namun tak hanya Indonesia, negara lain seperti Inggris, Rusia, Belanda, hingga Amerika Serikat juga merasakan hal serupa.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan PPKM Darurat hingga pertengahan Agustus 2021. Padahal awalnya pembatasan hanya berlaku hingga 20 Juli mendatang.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani dalam paparan saat rapat kerja di DPR, Senin, (12/7).
