Tak Tuntut Juliari Batubara Penjara Seumur Hidup, Ini Penjelasan KPK
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, tuntutan tersebut diberikan bukan karena adanya desakan dari pihak manapun.
Menurutnya, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik.
Ali menegaskan, terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penerapan pasal itu dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan.
Pasal 2 UU Tipikor Tahun 2009 mengancam pidana seumur hidup kepada mereka yang memperkaya diri sendiri namun dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bahkan ayat 2 Pasal tersebut mengatur kemungkinan adanya hukuman mati dalam keadaan tertentu.
"Tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Ali kepada wartawan, Kamis (29/7).
Sebagai pemberat tuntutan, jaksa juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara bila tidak dibayarkan. Dalam beberapa perkara Tipikor, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu terkait kerugian negara.
Namun, Jaksa KPK juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari. "Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," ujar dia.
Sebelumnya, eks Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan dengan pidana tambahan uang pengganti Rp 14,5 miliar. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, ringannya tuntutan itu menggambarkan keengganan KPK dalam menindak tegas pelaku korupsi bantuan sosial.
"Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (29/7).
