PPKM Jawa Bali, Naik Pesawat Bisa Pakai Tes Antigen Jika 2 Kali Vaksin
Pemerintah menetapkan syarat baru perjalanan dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali. Dalam aturan terbaru, penumpang pesawat udara boleh menjadikan tes antigen H-1 sebagai syarat penerbangan jika telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.
Aturan tersebut termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian Senin (9/8). Sedangkan mereka yang baru mendapatkan satu dosis vaksin harus membawa hasil negatif polymerase chain reaction H-2
Hal tersebut berarti ada relaksasi dalam perjalanan penumpang pesawat terbang. Sebagai perbandingan, dalam Inmendagri Nomor 27 tahun 2021, pengguna transportasi udara wajib membawa hasil negatif PCR H-2 saat PPKM Level 4 Jawa Bali.
Secara umum, Inmendagri terbaru tak mengatur banyak perubahan syarat penumpang transportasi saat PPKM Level 4 Jawa Bali hingga 16 Agustus. Pelaku perjalanan mobil pribadi, sepeda motor, bis, pesawat, kapal laut, dan kereta api perlu menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.
Syarat antigen H-1 juga berlaku bagi pengguna mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut. Namun ketentuan ini tak berlaku untuk keberangkatan dan kedatangan luar Jawa Bali serta di dalam aglomerasi seperti Jabodetabek.
Sedangkan kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan rental tetap beroperasi dengan kapasitas yang dibatasi 50%. Dalam Inmendagri sebelumnya, kapasitas angkutan umum ini hanya dibatasi 50%.
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali hingga 16 Agustus. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk dalam kategori daerah PPKM level 4.
"Atas arahan Presiden, maka PPKM Level 4,3, dan 2 di jawa dan Bali diperpanjang sampai 16 Agustus 2021," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Senin (9/8).
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, pemerintah melakukan penyesuaian atas beberapa kegiatan masyarakat. Salah satunya di mal atau pusat perbelanjaan di jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang bisa dibuka dengan kapasitas pengunjung 25%.
