Pasca-Gabung Koalisi, PAN Berpeluang Dapat Kursi di Kabinet Jokowi
Partai Amanat Nasional (PAN) telah dinyatakan resmi masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, langkah ini adalah upaya Jokowi memperkuat dukungan politik dalam mengamankan kebijakan di parlemen.
Meski begitu, ia memperkirakan Jokowi akan membagikan jatah satu kursi kabinet kepada PAN sebagai kompensasinya. "Seperti itu etika dan konstruksi politiknya," ujar Ujang kepada Katadata.co.id, Kamis (26/8).
Ujang juga memperkirakan koalisi yang semakin gemuk tetap akan menguntungkan Jokowi. Langkah Presiden untuk memuluskan kebijakan di parlemen akan semakin mudah.
"Jokowi ingin amankan kekuasaan. Karena selama ini banyak pihak yang kecewa dan ingin menggoyang dirinya. Termasuk tuk mengamankan kebijakannya di Parlemen," kata Ujang.
Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Jokowi membutuhkan dukungan parlemen di tengah pandemi, terutama dukungan dari elemen non koalisi seperti PAN.
Hal ini dilakukan lantaran Kepala Negara khawatir ada oposisi dari pihak koalisi. Sebab, tidak ada jaminan loyalitas secara total dari parpol. "Apalagi Zulkifli Hasan dekat dengan Presiden. Yang berbeda (sebelumnya) hanya Amin Rais," ujar dia.
Adi mencontohkan, PDI Perjuangan belum lama ini mengkritik Jokowi. Selain itu, ada pula kutukan periode kedua, yaitu presiden ditinggalkan partai karena persiapan pemilu.
"Dan bisa muncul sikap kritis dari dalam. Seperti Golkar kritis pada zaman SBY (Presiden RI ke-6)," ujar dia. Untuk itu, Jokowi ingin memastikan tambahan koalisi ini akan memberikan loyalitas yang tak diragukan.
Meski begitu, Jokowi diperkirakan akan memberikan jatah kursi kabinet kepada partai berlogo matahari itu. Namun, Presiden perlu mengatur pola kinerja menteri. "Bicara politik, tidak ada persoalan. Prinsipnya jangan mengurangi jatah politik," kata Adi.
