Sertifikat Jokowi Bocor, Menkes Tutup Data Pejabat di PeduliLindungi

Data sertifikat Vaksinasi dan NIK Jokowi beredar di media sosial. Kemendagri sebut pihak yang menggunakan data orang lain pada aplikasi PeduliLlindungi bisa terkena pidana
Ameidyo Daud Nasution
3 September 2021, 18:51
Jokowi, sertifikat vaksin, pedulilindungi
Katadata
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menutup data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pejabat pada aplikasi PeduliLindungi. Hal ini setelah beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo yang diambil dari aplikasi tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selain data Jokowi, akses NIK beberapa pejabat lain juga bisa dibuka oleh publik. Namun saat ini kanal tersebut telah ditutup.

"Kami sudah diinformasikan soal ini. Sekarang sudah dirapihkan sehingga data para pejabat sudah ditutup," kata Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9) dikutip dari Antara.

 

Advertisement

Budi mengatakan pada awalnya aplikasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memeriksa status vaksinasi seseorang. Namun dikarenakan munculnya data pribadi pejabat, maka penutupan terpaksa dilakukan.

"Kami menyadari itu, akan kami tutup untuk pejabat yang sensitif," ujarnya.

Sebelumnya NIK Jokowi dikabarkan beredar di aplikasi Pedulilindungi. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang.

"Termasuk melindungi data milik masyarakat," kata Fadjroel kepada Katadata.co.id, Jumat (3/9).

Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan tidak ada kebocoran NIK dalam kasus ini.

Sebaliknya, kasus yang terjadi ialah ada oknum yang menggunakan data orang lain pada aplikasi PeduliLlindungi. "Ada sanksi pidananya," ujar dia.

Adapun, Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25 juta.

 

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait