Diprotes Pengusaha, Jokowi Kaji Ulang Pembayaran Royalti Musik

Pengusaha beralasan perlu membayar dalam jumlah besar apabila royalti musik dihitung berdasarkan luas gerai swalayan
Image title
8 September 2021, 15:42
musik, jokowi, ritel, pengusaha
Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR pada Senin (16/8)

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji kembali penerapan royalti musik. Hal ini seiring dengan permintaan pengusaha ritel pada rapat terbatas, Rabu (8/9).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan kepastian hukum pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun Jokowi akan meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menghitung pembayaran royalti musik tersebut. 

"Royalti musik diminta (Presiden) untuk ditinjau basis perhitungan pembayaran royaltinya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

Dalam rapat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mempertanyakan mekanisme penghitungan royalti musik pada sektor ritel. Sebab, swalayan perlu membayar dalam jumlah signifikan apabila royalti dihitung berdasarkan luas gerai.

Advertisement

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mengatur ulang mekanisme pembayaran royalti musik. "Padahal yang mendengar musik itu adalah customer yang berjalan di gerai ritel modern. Jadi yang mendengar musik bukan barang-barang yang dipajang," kata Roy.

Aturan itu menyebutkan orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk membayar royalti musik. Layanan komersial itu meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.

Kemudian, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke.

Royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk pencipta dan pemilik hak terkait. Berdasarkan data LMKN, penerimaan dari royalti lagu dan musik terus meningkat setiap tahunnya.

Pada 2016, nilainya mencapai Rp 22 miliar. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi Rp 36 miliar setahun setelahnya. Penerimaan royalti kembali naik hingga 83% menjadi Rp 66 miliar pada 2018.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait