Menkop Teten Libatkan Asosiasi Pedagang Salurkan BLT PKL Rp 1,2 Juta
Pemerintah telah meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima senilai Rp 1,2 juta per orang. Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Hal tersebut telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang berlangsung hari ini. Jokowi telah meminta asosiasi untuk menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.
"Asosiasi PKL mereka tadi berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp 1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9).
Pada kesempatan itu, pemerintah juga mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Mereka meminta Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha. "Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah
Teten mencatat saat ini baru 27% produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah. "Untuk itu, ini akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan BLT PKL akan didistribusikan melalui TNI dan Polri kepada 1 juta penerima dengan besaran Rp 1,2 juta.
Namun bantuan ini hanya diberikan bagi PKL, pemilik warung dan warteg yang memenuhi dua ketentuan. Pertama, mereka harus belum terdaftar sebagai penerima bantuan produksi usaha mikro (BPUM). Kedua, lokasi usahanya berada di wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan 4.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencairkan anggaran BLT sebesar Rp 1,2 triliun yang diberikan kepada PKL dan pedagang warung tegal. "Ini dananya Rp1,2 triliun, tentu tidak hanya untuk Medan tapi untuk seluruh daerah yang terkena PPKM level 4," kata Sri Mulyani pada Kamis (9/9).
Penyaluran BLT ini akan dilakukan oleh TNI dan Polri masing-masing sebesar Rp 600 miliar. Penunjukan TNI dan Polri untuk menyalurkan dana ini merupakan permintaan langsung Presiden Jokowi untuk meredakan ketegangan.
Hal ini mengingat kedua lembaga tersebut terlanjur mendapat stigma negatif ketika melakukan sidak kepada PKL saat penerapan PPKM. "TNI dan Polri bekerja luar biasa di lapangan untuk meminta kepada masyarakat disiplin proses dan itu pasti menimbulkan suasana ketegangan," katanya.
