Pemerintah Sudah Salurkan Rp 7,3 Triliun untuk Kartu Prakerja 2021

Sedangkan jumlah peserta Kartu Prakerja yang telah diterima mencapai 5,2 juta orang dan 3,8 juta di antaranya sudah mendapatkan insentif.
Image title
21 September 2021, 08:24
kartu prakerja, bansos, covid-19, airlangga hartarto
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 7,3 triliun untuk program Kartu Prakerja tahun ini. Sedangkan jumlah peserta yang telah diterima mencapai 5,2 juta dan 3,8 juta di antaranya sudah mendapatkan insentif.

Sementara, pemerintah telah membuka pendaftaran batch 21 program tersebut pada 16-19 September lalu. Gelombang terbaru Kartu Prakerja itu akan menerima 754 ribu peserta.

"Program jaring pengaman sosial berupa kartu prakerja gelombang ke-20 diterima 800 ribu dari yang mendaftar 4,9 juta peserta," kata Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perkembangan PPKM, Senin (20/9).

 

Selain program kartu prakerja, pemerintah juga sudah mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 4,61 juta pekerja dengan besaran Rp 1 juta untuk setiap penerima. Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 8,8 triliun.

Selanjutnya, program bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro sudah terealisasi 99,3% atau sebesar Rp 15,25 triliun. Bantuan ini diberikan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro.

Airlangga juga melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 17 September sudah mencapai Rp 395,92 triliun atau 53,1% dari pagu Rp 744,77 triliun. Dana pada klaster kesehatan sudah terserap Rp 97,28 triliun atau Rp 45,3% dari pagu Rp 214,86 triliun. Dibandingkan pekan lalu, realisasi anggaran kesehatan bertambah Rp 3,83 triliun.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial sudah terpakai Rp 112,87 triliun atau 60,5% dari pagu Rp 186,64 triliun. Klaster program prioritas hanya bertambah Rp 1,87 triliun dari pekan lalu menjadi Rp 59,91 triliun atau 50,5% dari pagu Rp 117,94 triliun.

Sementara anggaran dukungan UMKM dan korporasi yang cair pekan ini meningkat Rp 8,4 triliun menjadi Rp 68,3 triliun. Kendati demikian klaster ini masih mencatatkan realisasi paling lambat yakni 42% dari pagu Rp 162,40 triliun.

Klaster dengan realisasi paling cepat yakni program insentif usaha, yakni 92,2% atau Rp 57,92 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun. Namun anggarannya tidak mengalami perubahan dari laporan pekan lalu.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kondisi ini terutama dipengaruhi penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum pasti. 

"Hari ini kita sudah memasuki bulan kesembilan tahun 2021, pandemi Covid-9 belum selesai. Karena itu, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melihat juga bahwa APBN ini masih dapat bergerak," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9).

Sepanjang tahun 2021, bendahara negara itu sudah merombak anggaran Kementerian dan lembaga (K/L) sebanyak empat kali untuk mempertebal anggaran PEN. Adapun alokasi belanja untuk penanganan pandemi itu membengkak dari usulan awal Rp 356,5 triliun pada RAPBN 2021 menjadi Rp 744,77 triliun. Sebagian besar penambahan dana PEN itu dipakai untuk membiayai program kesehatan dan perlindungan sosial.

 

Reporter: Abdul Azis Said
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait