Caplok Freeport - Blok Rokan, Jokowi Tak Mau RI Hanya Jadi Tukang Gali

Jokowi juga mengingatkan agar hilirisasi dilakukan pada sektor lain seperti perikanan hingga pengolahan kayu
Image title
13 Oktober 2021, 16:12
jokowi, freeport, blok rokan
ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww.

Pemerintah terus mengakuisisi kepemilikan tambang batu bara dan kilang minyak dari perusahaan asing yang berada di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah mencaplok saham PT Freeport Indonesia hingga Blok Rokan.

Menurutnya, langkah itu diambil untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Jokowi juga mengingatkan, pengambilalihan tersebut harus diikuti dengan hilirisasi. Apalagi ekspor komoditas mentah tidak bisa dilakukan secara terus menerus.

"Artinya kalau tambang jangan hanya jadi tukang gali saja," kata Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII 2021 Lemhanas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/10).

 Sebagaimana pemerintah mengambil alih 51% saham kepemilikan Freeport dari Freeport-McMoran pada 2018. Sebelumnya, Indonesia hanya menguasai minoritas saham Freeport sebesar 9,6%.

Kemudian,  Pertamina telah mendapatkan pengelolaan Blok Rokan usai dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama 97 tahun. Sementara, perusahaan minyak pelat merah itu juga telah mengambil alih kelola Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation

 

Meski demikian, Jokowi masih memberikan pertanyaan apakah produksi pertambangan dan minyak tersebut bisa dipacu usai dikelola RI. "Sekarang tinggal kita melihat, kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi yang sudah kita ambil alih. Ini masih jadi pertanyaan," ujar dia.

Selain pertambangan, Presiden juga mengingatkan agar hilirisasi juga dilakukan pada sektor usaha lain. Beberapa contohnya adalah perikanan hingga pengolahan kayu hingga menjadi mebel.

Mantan Wali Kota Solo itu tidak ingin, nilai tambah produk justru dilakukan di negara lain. "Nilai tambah maksimal untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita," kata Jokowi 

 

 

 

 

 

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait