Jokowi Dikabarkan Reshuffle, Marsekal Hadi dan Tokoh PAN Jadi Menteri

Marsekal Hadi Tjahjanto diprediksi mendapatkan jatah posisi strategis usai pensiun. Bentuk politik akomodatif Jokowi kepada TNI dan Polri
Ameidyo Daud Nasution
9 November 2021, 10:30
hadi tjahjanto, tni, reshuffle, panglima tni, jokowi
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru tinggal menunggu waktu. Sejalan dengan itu, menguat kabar Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet dalam sepekan ke depan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang segera purna tugas, bakal masuk kabinet.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, Jokowi tengah mempertimbangkan posisi yang pas untuk Hadi. Ada beberapa pos yang berpotensi ditempatinya. Antara lain, Kepala Staf Kepresidenan yang saat ini dijabat oleh Jenderal (Purn.) Moeldoko sejak 2018.

Selain itu, pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang kini ditempati Mahfud M.D. atau Menteri Perhubungan yang sekarang dijabat Budi Karya Sumadi. 

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini perlu ditarik ke Istana lantaran memiliki karakter yang berbeda dengan Moeldoko.

Advertisement

Apalagi usai gelombang pandemi, Jokowi perlu fokus lagi dalam stabilitas pembangunan dan ekonomi. “Pasca pandemi perlu menggerakkan pembangunan, butuh figur yang lebih stabil,” katanya kepada Katadata.co.id, Senin (8/11).

Faktor lainnya, Jokowi perlu mendekati TNI dan Polri lantaran ia bukan ketua partai politik. Tak hanya itu, baik Hadi maupun Andika Perkasa adalah dua sosok yang tak asing dan memberikan rasa aman bagi mantan Wali Kota Solo itu.

Hadi pernah menjabat sebagai Komandan Pangkala Udara Adisoemarmo Solo, bersamaan saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Sedangkan Andika sempat menjadi Komandan Paspampres. “Ini strategi yang masuk akan dengan memberi kue kepada TNI dan Polri,” ujar Arif.

Arif juga mengatakan, masuknya Hadi diperkirakan tak akan menimbulkan friksi jika Moeldoko mendapatkan peran baru yang juga strategis. Apalagi mantan KSAD itu dianggap memiliki karakter agresif yang disukai Jokowi.

“Pak Moeldoko itu bertipe ‘destroyer’, ada kecenderungan Jokowi suka. Sama seperti Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) yang memiliki karakter serupa,” katanya.

Sedangkan peneliti Lingkar Survei Indonesia Rully Akbar memprediksi Hadi berpeluang masuk dalam kabinet atau jabatan strategis lainnya. Ini bersamaan dengan reshuffle setelah Partai Amanat Nasional bergabung dalam koalisi pemerintah.

Namun Rully memprediksi Jokowi tetap akan merujuk kepuasan publik terhadap kinerja kementerian saat ini. “Jelang tahun politik, ada kemungkinan evaluasi kinerja capaian performa tekait yang diisi professional maupun partai politik,” katanya.

Sedangkan Istana menyatakan Jokowi masih memiliki waktu sebulan ke depan untuk melantik Panglima baru. Saat ini mereka masih menunggu surat yang berisi persetujuan Andika memimpin TNI dari DPR.

"Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini dalam keterangannya, Senin (8/11).

Moeldoko sendiri enggan berandai-andai jika Hadi langsung masuk kabinet. Hal ini lantaran seseorang yang telah pensiun tidak harus menerima jabatan baru.

"Tunggu saja waktunya. Kami belum bisa memberikan jawaban," katanya pada Jumat (5/11).

Jatah Menteri untuk Politisi PAN

Selain Hadi, reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini juga terkait dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Untuk itu, Jokowi akan memasukkan kader dan politisi PAN ke dalam kabinet.

Kabar yang diperoleh Katadata.co.id, calon kuat politisi PAN yang masuk kabinet adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Pos yang disebut-sebut akan ditempati politisi PAN tersebut adalah Menteri Koperasi dan UKM atau Menteri Perhubungan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkali-kali menegaskan kesiapannya jika memang akan diberi jatah menteri. Namun, ia menegaskan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Terkait siapa yang akan diusung dari PAN, Zulhas mengaku pernah menyodorkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir kepada Jokowi. Kendati demikian, ia tidak menceritakan lebih lanjut bagaimana respons Presiden. "Kita tunggu aja ya," ujarnya beberapa waktu lalu.

PAN masih berhati-hati menanggapi isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kabarnya akan mengakomodir partai pimpinan Zulkufli Hasan tersebut.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan ia belum menerima informasi apapun terkait kemungkinan PAN yang akan masuk dalam kabinet. "Saya belum dengar apa-apa tentang hal itu," ujar Eddy kepada Katadata pada Senin (8/11).

Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal yang senada. Dirinya menyatakan belum mendengar terkait isu reshuffle. Muzani mengatakan hanya mendengar kabar angin dari awak media.

Menurut Muzani keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden Joko Widodo dalam hal ini dapat menetapkan siapa yang akan membantunya dan siapa yang akan mengganti pembantunya.

"Saya belum dengar proses reshuffle ini apa bener atau enggak. Kalaupun benar kapan dan siapa saja saya tidak dengar pasti," ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen pada Senin (8/11).

Adapun Istana belum memberikan sinyal akan adanya pengumuman reshuffle dalam waktu dekat, “Belum (ada rencana pengumuman),” kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dalam pesan singkat, Kamis (4/11).

Reporter: Rizky Alika, Nuhansa Mikrefin, Rezza Aji Pratama
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait