Moeldoko Hormati Penolakan Massa Aksi Kamisan di Semarang

"Kami tidak menutup mata dan telinga, tetapi tetap memberikan kepedulian untuk menyelesaikan persoalan itu (HAM)," ujar Moeldoko.
Image title
19 November 2021, 11:06
moeldoko, kamisan, HAM
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Kehadiran Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditolak oleh massa aksi Kamisan di Hotel Paragon, Semarang, Kamis (18/11). Moeldoko mengaku menghargai keinginan peserta dengan meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Adapun, aksi Kamisan Semarang menuntut pemerintah untuk segera menghentikan perampasan ruang hidup serta merusak lingkungan hidup warga. Mereka juga meminta pemerintah menyetop pemerasan kepada buruh serta membuat rakyat semakin jatuh miskin.

"Saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," kata Moeldoko dalam rekaman video yang diberikan Kantor Staf Presiden, Jumat (19/11).

Moeldoko menjelaskan, kehadirannya ingin memahami pesan yang ingin disampaikan massa terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Untuk itu, ia dan dan berupaya mendengarkan orasi pengunjuk rasa.

Namun, peserta unjuk rasa malah menolak kehadiran Moeldoko. "Berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," ujar mantan Panglima TNI itu.

Saat itu, Moeldoko didampingi oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Adapun, aksi Kamisan tersebut bertepatan dengan Festival HAM yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Moeldoko menjelaskan, Festival HAM digelar untuk mengangkat inovasi dan inisiatif baru oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk untuk menjaga dan memajukan persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak sipil.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan masalah HAM masa lalu, tetapi juga persoalan hak asasi di masa depan. "Kami tidak menutup mata dan telinga, tetapi tetap memberikan kepedulian untuk menyelesaikan persoalan itu," ujar dia.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait