Jokowi Targetkan RI Surplus Dagang dengan Cina 2022, Apa Jurusnya?
Perdagangan Indonesia dengan Cina terus mengalami defisit selama bertahun-tahun. Namun, Presiden Joko Widodo berjanji neraca dagang RI dengan Negeri Panda akan mengalami surplus pada tahun depan.
Upaya perbaikan neraca dagang dilakukan dengan hilirisasi komoditas mineral dan batu bara. Presiden berharap pengolahan bahan mentah mampu memperkuat ekspor RI.
"Yang dulu defisit, tahun depan insya Allah sudah surplus dengan Tiongkok," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).
Pada 2015, neraca perdagangan nonmigas Indonesia dan Cina defisit US$ 14,36 miliar. Defisit masih terus berlanjut pada 2016 dan 2017 masing-masing sebesar US$ 14,01 miliar dan US$ 12,68 miliar.
Pada 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok melebar jadi US$ 18,41 miliar. Angka defisit tersebut menyusut tipis jadi US$ 16,97 miliar tahun berikutnya dan berkurang jadi US$ 9,42 miliar pada 2020.
Namun Jokowi percaya diri mampu memutarbalikkan defisit tersebut pada 2022. "Artinya apa, barang kita lebih banyak masuk ke sana dengan nilai yang lebih baik dari sebelumnya," ujar dia.
Jokowi juga yakin larangan eskpor bahan mentah akan memberikan nilai tambah. Dia menjelaskan, ekspor nikel mencapai US$ 1,1 miliar pada tiga tahun lalu atau saat ekspor bijih nikel masih diperbolehkan.
Kemudian, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Dampaknya, Indonesia hanya dapat mengekspor produk turunan nikel.
Tahun ini, ekspor turunan produk nikel diperkirakan mencapai US$ 20 miliar atau setara Rp 285 triliun. Makanya larangan ekspor bahan mentah akan memperbaiki neraca dagang, neraca pembayaran, dan neraca transaksi berjalan Indonesia.
Kepala Negara juga meminta penghentian ekspor diterapkan pada komoditas mentah lainnya. Setelah nikel, RI kemungkinan akan menghentikan ekspor bauksit mentah pada tahun depan.
Selanjutnya, larangan ekspor diterapkan untuk tembaga dan timah pada tahun berikutnya. "Kita ingin agar bahan mentah semua diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli menilai larangan ekspor bahan mentah merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2009 yang diperbaharui menjadi UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Menurutnya, hilirisasi mineral akan memberikan dampak yang signifikan bagi rantai pasok industri mineral, peningkatan devisa, ketahanan nasional, dan peningkatan nilai ekonomi. "Merupakan hal yang saat ini kita rasakan, dengan hilirisasi yang cukup berhasil di komoditas nikel," kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (9/11).
