Jokowi Jelaskan Alasan RI Larang Ekspor Nikel Meski Digugat di WTO

Jokowi beralasan RI perlu melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas andalannya
Image title
24 November 2021, 17:24
jokowi, wto, ekspor
BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Indonesia sedang menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) atas larangan ekspor bijih nikel. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tak ambil pusing atas hal tersebut.

Jokowi beralasan RI perlu melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas andalannya. Presiden juga mengatakan bahwa larangan ekspor tersebut tak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang tertutup.

"Bayangkan jika semua hilirisasi di negara kita, meski digugat di WTO, enggak masalah," kata Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (24/11).

 

Advertisement

Jokowi juga telah menyampaikan pentingnya hilirisasi kepada negara-negara anggota G20 maupun Uni Eropa. Ia lalu mengajak negara tersebut berinvestasi untuk mengolah nikel.

"Kalau ingin nikel, silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Presiden juga memberikan lampu hijau bagi investasi yang masuk untuk mengolah komoditas sampai barang setengah jadi. Meski demikian, pemerintah tetap berharap investor yang masuk bisa memproduksi barang jadi.

"Karena kita ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia, tujuannya di situ," ujar Presiden.

Jokowi lalu menjelaskan larangan eskpor bahan mentah akan memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, ekspor nikel mencapai US$ 1,1 miliar pada tiga tahun lalu, saat penjualan bahan mentah masih diperbolehkan.

Tahun ini, ekspor turunan produk nikel diperkirakan melonjak jadi US$ 20 miliar.  Larangan ekspor bahan mentah akan memperbaiki neraca dagang, neraca pembayaran, dan neraca transaksi berjalan Indonesia.

Pada 2018, neraca perdagangan Indonesia Cina masih defisit US$ 18,41 miliar. Sementara pada Oktober 2021, neraca perdagangan Indonesia akan surplus US$ 1,3 miliar dengan Cina.

 

 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait