Jokowi Tingkatkan Kewaspadaan Cegah Varian Omicron Masuk Indonesia

Jokowi juga memerintahkan jajarannya agar APBN 2022 tetap fokus pada dampak pandemi
Ameidyo Daud Nasution
29 November 2021, 15:46
Jokowi, omicron, covid-19, apbn
BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo mengingatkan bawahannya bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman utama dunia pada 2022 mendatang. Bahkan, rasa waspada harus ditingkatkan lantaran munculnya varian B.1.1.529 alias Omicron.

Oleh sebab itu langkah antisipasi harus disiapkan sedini mungkin terutama dalam penganggaran. Hal ini agar program pemulihan ekonomi tak terganggu dampak ketidakpastian dari munculnya varian baru itu.

“Selain varian lama, di beberapa negara sudah muncul varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita,” kata Jokowi saat penyerahan Daftar Isian (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).

 Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 akan diarahkan pada enam kebijakan utama. Pertama adalah mengendalikan pandemi Covid-19 dan memperbaiki sektor kesehatan.

Advertisement

Kedua, menjaga kemampuan masyarakat dengan program perlindungan sosial. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta adaptasi teknologi.

Kelima, desentralisasi fiskal dengan menekan kesenjangan antar daerah. Sedangkan yang keenam adalah meningkatkan efisiensi penganggaran dengan metode zero based budgeting.

Tak hanya itu, APBN 2022 juga harus bisa diarahkan pada tujuan prioritas seperti menangani dampak perubahan iklim. “Ada peran sentral Indonesia karena menjadi Presidensi G-20, kita harus mampu menunjukkan langkah hadapi perubahan iklim terutama menekan emisi,” kata Presiden.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja Kementerian dan Lembaga tahun depan mencapai Rp 945,8 triliun. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun depan mencapai Rp 769,6 triliun.

Dana triliunan ini akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi hingga memperbaiki sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga sosial. “Sinergi angtara K/L, Pemda, dan instansi harus ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait