Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM Meski Dapat Penolakan Masyarakat
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden tidak dan kurang setuju pada perpanjangan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menjelaskan perpanjangan pembatasan diperlukan agar RI bisa bertahan melawan pandemi.
Pemerintah juga mengetahui ekonomi masyarakat bawah akan semakin berat dengan pembatasan tersebut. Namun, perpanjangan PPKM dibutuhkan demi menekan Covid-19 dan dampaknya.
"Ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya (PPKM diperpanjang)," kata Faldo kepada wartawan, Senin (6/12).
Kebijakan PPKM juga akan dilakukan pengetatan hingga pelonggaran sesuai dengan kondisi lapangan. "Pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan," ujar dia.
Survei tersebut juga menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi meningkat. Faldo menilai, hasil survei itu menunjukkan langkah yang diambil pemerintah sudah tepat.
"Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat berpartisipasi," katanya.
Menurutnya, pemerintah akan menjawab kritik masayarakat dengan pemenuhan tanggung jawab. Jokowi juga menekankan para aparat untuk menjaga ruang demokrasi.
Sedangkan kontrol yang baik dari publik akan membuat kebijakan pemerintah berjalan semakin baik. "Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," ujar Faldo.
