Susul Jakarta, Ribuan Buruh Banten Bakal Demo Tuntut Kenaikan Upah

Buruh menuntut Gubernur Banten menyetujui rekomendasi kenaikan upah dari bupati dan wali kota
Image title
28 Desember 2021, 19:18
buruh, jakarta, banten
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah buruh dari berbagai serikat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (19/11/2021). Massa aksi menuntut Pemerintah untuk menaikan upah mininum sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan segera mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022.

Tuntutan kenaikan upah minimum mulai merembet dari DKI Jakarta ke daerah sekitarnya. Kali ini para buruh akan menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Banten untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di provinsi tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan diikuti oleh aliansi serikat pekerja, serikat buruh, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.

"Dimulai 5 Januari puluhan ribu buruh se-Banten kembali beraksi demonstrasi di kantor Gubernur Banten sampai ada revisi oleh gubernur terhadap nilai UMK," kata Said dalam konferensi pers daring, Selasa (28/12).

 

Advertisement

Adapun, buruh menuntut revisi UMK dilakukan di seluruh Banten. Nilai upah yang diharapkan ialah sesuai rekomendasi kenaikan dari bupati dan wali kota se-Banten.

Said mengatakan, para bupati dan wali kota telah memberikan rekomendasi kenaikan UMK. Sebagai contoh, Tangerang merekomnedasikan kenaikan UMK di atas 6%.

Namun, Gubernur Wahidin Halim menganulir rekomendasi tersebut serta mengikuti ketentuan pemerintah pusat. "Kami minta dikembalikan (rekomendasinya)," ujar dia.

Said memastikan, upaya para buruh tidak akan terhenti meski para pendemo akhirnya dilaporkan ke polisi. "Perjuangan upah minimum di Banten dan seluruh Indonesia tidak berhenti," kata Said.

Sebagaimana diketahui, aksi di Kantor Gubernur Banten pada 22 Desember berbuntut panjang lantaran para buruh menerobos ruang kerja Gubernur. Kasus itu  dilaporkan ke Polda Banten hingga berujung pada penetapan enam tersangka dari pihak buruh.

Said mengakui perbuatan para buruh tersebut salah. Namun, hal tersebut bukan kesalahan berat. "Kesalahan spontan dan kami sepakat tidak akan mengulangi kembali," katanya.

Ia pun meminta Wahidin untuk mencabut pelaporan kasus tersebut pada polisi dan menemui para buruh. Apalagi sang gubernur disebutnya belum pernah berdiskusi dengan buruh terkait UMK tersebut.

Sebelumnya para buruh telah menggelar demonstrasi di DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Buntutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi kenaikan upah dari Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta tahun depan.

Sebagai informasi, Provinsi Banten menetapkan UMP tertinggi kedua di Pulau Jawa. Angka upah yang dipatok pada 2022 sebesar Rp 2.501.203 atau naik sekitar 1,63% dibandingkan tahun ini.

Berikut daftar UMK di kabupaten dan kota di Banten tahun 2022:

Kota Cilegon Rp 4.340.254

Kota Tangerang Rp 4.285.798

Kota Tangerang Selatan Rp 4.280.214

Kabupaten Tangerang Rp 4.230.792

Kota Serang Rp 3.850.526

Kabupaten Pandeglang Rp 2.800.292

Kabupaten Lebak Rp 2.773.590

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait