Jokowi Tak Toleransi Layanan Publik Berbelit-belit: Gunakan Teknologi
Banyak pihak masih menilai pelayanan publik di Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit. Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajaran di bawahnya agar tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit.
Selain itu, Kepala Negara tidak memberi tempat bagi pelayanan yang tak ramah dan tak responsif. Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk tidak merasa cukup dengan hal-hal yang telah dikerjakan.
"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit," kata Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik secara daring, Rabu (29/12).
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Adapun, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, begitu pula sebaliknya.
Jika pelayanan yang buruk terus dibiarkan, kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara akan menurun. Jokowi berharap, kondisi tersebut tidak terjadi pada penyelenggara pelayanan publik di Tanah Air.
"Harus semakin baik karena tuntutan masyarakat terus meningkat," ujar dia.
Untuk itu, penyelenggara pelayanan publik tak bisa bekerja dengan biasa saja. Presiden meminta mereka untuk mengubah cara berpikir, bekerja, dan cara merespons.
Pelayanan harus berorientasi pada hasil guna mewujudkan pelayanan yang prima. Kerja sama antarlembaga serta perubahan sistem, tata kelola dan budaya kerja perlu dilakukan. "Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani," katanya.
