DPRD DKI Akan Pelototi APBD Jakarta Agar Tak Dipakai untuk Formula E
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini meninjau lokasi proyek sirkut Formula E di Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Usai peninjauan, dewan meminta tak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai untuk mengelar ajang balap tersebut.
DPRD juga mengaku akan memelototi penyelenggara Formula E agar tak menggunakan uang pemerintah. Apalagi anggaran yang ada masih digunakan untuk pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.
“Yang penting, jangan pakai APBD,” kata Sekretaris Komite B DPRD DKI Pandapotan Sinaga di Ancol, Jakarta, Rabu (29/12) dikutip dari
Pendapat yang sama diutarakan Anggota Komisi B DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sutikno. Ia mengatakan partainya mendukung Formula E diselenggarakan asal tak mengunakan APBD. “Seperti yang disampaikan Jakpro (Jakarta Propertindo) bahwa memakai dana sponsor,” kata Sutikno.
Selain Pandapotan dan Sutikno, hadir pula Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz serta anggota Komisi B DPRD yakni Manuara Siahaan, Hasan Basri Umar, dan Taufik Zulkifli. Mereka didampingi oleh Managing Director Formula E Gunung Kartiko, Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto, dan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Teuku Sahir Syahali.
Gunung Kartiko mengatakan pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 kilometer akan dimulai pada Januari 2022. Targetnya, pekerjaan fisik ditargetkan rampung dalam tiga bulan. “Kami pastikan pembangunan sirkuit tidak dari APBD DKI tapi menggunakan dana sponsor,” ujarnya.
Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi marah-marah lantaran PT Pembangunan Jaya Ancol berencana meminjam dana Rp 1,2 triliun dari Bank DKI. Ia mengatakan jumlah tersebut merupakan pemborosan di saat kondisi sedang sulit.
Politisi PDI Perjuangan tersebut sejak beberapa hari lalu menyoroti kemungkinan APBD terlibat dalam proyek Formula E. Dia menduga, Jaya Ancol akan meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk mengembalikan pinjaman dari Bank DKI.
Sedangkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Pembangunan Jaya Ancol menjamin transparansi pinjaman dari Bank DKI. Meski demikian, dari penjelasan perseroan, Aziz menganggap kucuran kredit tersebut memiliki tujuan yang jelas.
