Tak Penuhi Syarat, 460 Rencana Kerja Perusahaan Tambang Ditolak ESDM

Kebanyakan permohonan RKAB perusahaan tambang minerba ditolak lantaran tak terdaftar serta tidak memiliki dokumen studi kelayakan
Image title
20 Januari 2022, 20:32
tambang, esdm, minerba
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Sebuah truk pengangkut batu bara melintasi jalan tambang batu bara di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rabu (7/7/2021). Kementerian ESDM menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) Juli 2021 naik sebesar US$15,02 per ton menjadi US$115,35 per ton dibandingkan harga bulan sebelumnya yang berada pada level US$100,33 per ton karena dipicu peningkatan konsumsi di negara-negara Asia Timur. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerima 4.003 permohonan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) 2022 dari perusahaan tambang mineral dan batu bara hingga 13 Januari lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 460 RKAB perusahaan ditolak.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memerinci 460 RKAB yang ditolak terdiri dari 307 rencana kerja perusahaan mineral dan 153 perusahaan batu bara. Ridwan beralasan penolakan perusahaan belum atau tidak terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI) dan tidak memiliki persetujuan serta dokumen studi kelayakan.

Alasan berikutnya, dokumen permohonan tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh Competent Person yang terdaftar di KCMI. Kemudian masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan format Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018.

"Intinya masalah administratif yang belum memenuhi ketentuan," kata Ridwan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 2021 dan Program Kerja 2020 Sub Sektor Minerba, Kamis (20/1).

Advertisement

 

Sementara sebanyak 1.256 RKAB telah disetujui pemerintah, terdiri dari 416 perusahaan mineral dan sisanya 840 perusahaan batu bara. Kemudian terdapat 1.286 permohonan RKAB yang dikembalikan oleh pemerintah dan sebanyak 1001 RKAB yang masih dalam proses.

Ridwan saat ini tengah mencari solusi untuk memastikan adanya pihak yang kompeten terutama dalam memastikan adanya cadangan secara valid.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktik curang, seperti perusahaan menyampaikan volume besar namun cadangannya tak mencukupi.

"Sekali lagi kami berikan kesempatan perbaikan bagi perusahaan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kamis (6/1). Kepala Negara mengatakan, IUP tersebut dicabut lantaran perusahaan tak pernah menyampaikan rencana kerja untuk menjalankan izinnya, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, dan tak sesuai peruntukkannya.

"Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tapi tidak dikerjakan. Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1).

Jokowi memastikan, penertiban izin pertambangan dan kehutanan akan terus dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terdapat pemerataan, transparansi, dan keadilan. "Ini untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam," ujar dia.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait