Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Sengaja Tabrak Demokrasi karena Pandemi
Sejumlah aturan yang disahkan saat pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Namun, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tak pernah dengan sengaja menabrak nilai demokrasi karena kondisi wabah virus corona.
"Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan pandemi Covid-19, pemerintah sengaja menempuh langkah inkonstitusional, menabrak prosedur, dan nilai demokrasi konstitusional," kata Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/2).
Jokowi mengajak seluruh pihak harus bersama-sama menegakkan hukum dan keadilan untuk kepentingan rakyat. Apalagi, Indonesia merupakan negara hukum.
Mantan Wali Kota Solo itu mengakui, pemerintah tidak selalu sependapat dengan pandangan dan putusan MK, namun akan selalu menerima, menghormati, dam menjalankan putusan MK. Hal ini sesuai dengan ketetnuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Keputusan MK bersifat final dan mengikat," ujar dia.
Kepala Negara juga yakin, kehidupan bernegara akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi. Untuk itu, ia berharap MK dapat membuat putusan yang menjadi solusi terhadap masalah negara.
"Dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah aturan yang disusun pemerintah saat pandemi menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK.
