Pemerintah Hapus Syarat Tes PCR dan Antigen untuk Perjalanan Domestik

Penumpang transportasi darat, laut, udara yang sudah vaksinasi dosis kedua dan lengkap tidak perlu menujukkan hasil tes antigen maupun PCR
Image title
7 Maret 2022, 15:47
pcr, antigen, covid-19
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Calon penumpang menunjukkan electronic-Health Alert Card (e-HAC) yang telah diisi kepada petugas di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/3/2022).

Pemerintah melonggarkan syarat pelaku perjalanan domestik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menghapus syarat tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) dan antigen bagi pelaku perjalanan darat, laut, dan udara di dalam negeri yang sudah menerima vaksin corona dosis lengkap.

Kebijakan ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam waktu dekat. "Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, udara yang sudah vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menujukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif," kata Luhut usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (7/3).

 

Selain itu, pemerintah juga melonggarkan kapasitas kompetisi olahraga. Luhut mengatakan, seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 dosis tambahan atau booster.

Advertisement

Selain itu, pengunjung harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Meski begitu, kapasitas penonton yang diperbolehkan akan bergantung pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing wilayah.

Kapasitas penonton untuk wilayah yang menerapkan PPKM level 3 sebanyak 25%. Sementara, daerah di PPKM level 3 sebanyak 50%, level 2 sebesar 75%, dan level 1 bisa menerapkan kapasitas penuh atau 100%.

Luhut mengatakan, pelonggaran ini dilakukan di tengah penurunan kasus harian Covid-19. Selain itu, kondisi rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian pasien corona juga menunjukkan perbaikan.

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu memastikan, kebijakan ini diterapkan berdasarkan masukan dari para ahli di bidangnya. Selain itu, pelonggaran kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian.

"Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama bukan dilakukan secara terburu-buru," ujar dia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi Covid-19 selama sepekan lalu, yaitu 28 Februari-6 Maret mencapai 209.331 kasus. Jumlah itu turun 38,7% dari kasus kumulatif pekan sebelumnya pada 21-27 Februari sebanyak 341.889 kasus.

Di sisi lain, ada kenaikan jumlah kasus kematian. Pada 28 Februari-6 Maret total kasus kematian mencapai 2.099 kasus. sementara sepekan sebelumnya pada 21-27 Februari terdapat kasus kematian sebanyak 1.708 kasus atau naik 22,8% dalam seminggu.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait