RI Janji Gelar KTT G20 dengan Netral di Tengah Konflik Barat dan Rusia
Pemerintah berjanji akan melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara netral dan tidak memihak di tengah konflik antara Barat dengan Rusia. RI juga akan mengundang semua anggota seperti yang telah dilakukan presidensi sebelumnya.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Perioritas Dian Triansyah Diani mengatakan Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. “Berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian dalam konferensi pers, Kamis (24/3) seperti dikutip dari Antara.
Indonesia juga akan berkonsultasi dengan semua anggota G20. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah berbicara dengan seluruh anggota tentang agenda prioritas.
Sedangkan Indonesia akan fokus menangani upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. “Negera berkembang masih sulit memulihkan ekonominya,” kata Dian.
Sebelumnya Duta Besar Rusia di Jakarta menyebut Presiden Vladimir Putin berencana menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan Indonesia pada akhir tahun ini. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan beberapa anggota G20 untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok tersebut.
"Tidak hanya G20, banyak organisasi berusaha untuk mengusir Rusia. Reaksi Barat benar-benar tidak proporsional," kata duta besar Lyudmila Vorobieva pada konferensi pers pada Rabu (23/3), seperti dikutip dari Reuters.
Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sedang menilai apakah Rusia harus tetap berada dalam kelompok 20 ekonomi utama setelah invasinya ke Ukraina. Sumber Reuters menyebutkan bahwa kemungkinan untuk mengecualikan Rusia dari G20 akan diveto oleh setiap anggota kelompok yang juga mencakup Cina, India, Arab Saudi.
G20 bersama dengan G7 (kelompok tujuh negara ekonomi terbesar) adalah platform utama internasional utama untuk mengoordinasikan segala hal, mulai dari aksi perubahan iklim hingga utang lintas batas. G7 terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Inggris.
“Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20,” kata sumber Reuters di G7.
Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan, Rusia tidak lagi dapat berbisnis seperti biasa di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional. Pernyataan itu disampaikan Sullivan menjawab, apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak untuk mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan sekutu di Brussels minggu ini.
