DPR dan Pertamina Akan Bahas Kenaikan Harga Pertamax Awal April

Muhamad Fajar Riyandanu
24 Maret 2022, 19:59
pertamax, dpr, esdm, eprtamina
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
Petugas mengisi BBM jenis Pertamax di Pertashop (Pertamina Shop) Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Minggu (28/3/2021).

Melambungnya harga minyak dunia membuat PT Pertamina (Persero) harus menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan perusahaan minyak pelat merah itu akan membahas harga BBM awal bulan depan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pertemuan ini merupakan agenda yang mendesak. Pasalnya, terjadi selisih harga yang sangat lebar dari harga jual dengan harga keekonomian.

Advertisement

Di Pulau Jawa, Pertamax masih dijual dengan harga Rp 9.000 per liter, padahal harga keekonomianya ada di angka Rp. 14.526 per liter.  “Pertemuan selambat-lambatnya minggu pertama bulan April dengan jadwal yang sudah disepakati,” kata Eddy saat dihubungi via sambungan telepon pada Kamis (24/3), sore.  

Eddy mengatakan penentuan harga jual Pertamax idealnya diserahkan ke mekanisme pasar karena statusnya yang masuk kategori BBM non subsidi. Ia menyebut, saat ini Pertamina Patra Niaga sudah rugi menjual Pertamax.

Adapun cara untuk menutupi kerugian tersebut adalah dengan kompensasi dari Pemerintah. “Jebol itu cash flow mereka (Pertamina). Jadi, jangan ditahan-tahan. Jebol nanti ini APBN." kata Eddy.

Pertemuan pada bulan April itu juga akan membahas disparitas harga antara solar subsidi dengan solar non subisidi. Di pasaran, harga solar subsidi mencapai Rp 5.150 per liter, sementara harga non subsidi mencapai Rp 11.000-an per liter.

Selisih harga ini membuat peralihan komsumen dari solar non subsidi ke solar non subsidi. “Konsumsinya mendadak meningkat. Karena ekonomi mulai bergerak," kata Eddy.

Pertemuan tersebut juga akan membahas pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Adapun pengawasan akan dilakukan kepada operator SPBU agar mereka tak memberikan BBM Subsidi kepada truk-truk industri.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement