Covid-19 Mereda, Jokowi Janji Dana Desa Tahun Depan Bisa Dinaikkan
Presiden Joko Widodo berharap anggaran dana desa mampu mendukung pembangunan. Bahkan Jokowi juga berjanji akan menambah dana tersebut pada tahun depan.
Penambahan dana desa dilakukan setelah pos anggaran tersebut sempat dipangkas karena Covid-19. Jokowi awalnya berencana mengerek dana desa pada 2020, namun tertunda karena keperluan penanganan pandemi.
"Saya sudah berpikir untuk menambah anggaran desa lebih gede lagi, tapi Tuhan belum mengizinkan," katanya dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Selanjutnya, pemerintah kembali menganggarkan program PC-PEN sebesar Rp 747,7 triliun pada 2021.
Untuk mendukung program PC-PEN, pemerintah memangkas anggaran kementerian/lembaga, termasuk pos anggaran dana desa. Namun, Mantan Wali Kota Solo itu memastikan hanya sedikit anggaran dana desa yang terpotong.
Adapun pada 2021, anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Sedangkan, anggaran tahun ini dialokasikan Rp 68 triliun atau turun Rp 4 triliun dibanding tahun lalu.
Jokowi juga mengingatkan pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 468 triliun pada 2015 hingga 2022. Kepala Negara menilai, anggaran tersebut tidak sedikit.
Untuk itu, ia meminta pemerintah desa untuk hati-hati dalam mengelola dana."Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp 468 triliun itu belum pernah," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyetujui pemberian biaya operasional desa sebesar 3% dari total dana desa. Hal ini merespons usulan kepala desa yang meminta dana operasional desa sebesar 4-5% dari total dana desa. Pada tahun depan, dana operasional bisa naik 4-5% dari pagu dana desa.
Adapun, dana desa tersebut telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan dana tersebut, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur.
Kepala Negara mencatat, sudah ada 227 ribu kilometer jalan desa yang dibangun. Jalan tersebut utamanya untuk mendukung akses masyarakat menuju sawah atau perkebunan.
