Diteriaki 3 Periode saat Blusukan, Jokowi: Harus Patuh Konstitusi

Jokowi mengaku kerap mendengar suara yang mendorongnya memperpanjang masa jabatan
Image title
30 Maret 2022, 17:44
jokowi, tiga periode, pemilu
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, Rabu (30/3). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Rabu (30/3). Dari Bandara Internasional Yogyakarta hingga ke pasar di Jawa Tengah, Kepala Negara diteriaki untuk menjabat tiga periode.

Jokowi mengatakan dirinya kerap mendengar adanya suara yang mendorongnya untuk memperpanjang masa jabatan. Namun, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan dirinya tetap harus taat konstitusi.

"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat dan patuh terhadap konstitusi," kata Jokowi menjawab pertanyaan awak media di Candi Borobudur, Magelang, Rabu (30/3).

 

Advertisement

Sebelumnya, polemik mengenai perpanjangan masa jabatan Jokowi terus bergulir. Elite politik, termasuk beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Beragam alasan disampaikan. Mulai dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, hingga anggaran Pemilu yang dinilai kelewat besar.

Para pengusung penundaan dan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo mengklaim keinginan ini berasal dari rakyat. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan perpanjangan masa jabatan Joko berasal dari petani sawit. 

Teranyar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan alasan penundaan berdasarkan permintaan 110 juta warganet. Menurutnya, usulan tersebut merupakan hasil analisis big data pemerintah.  Meskipun ketika diminta membuktikan big data tersebut, Luhut menepis keraguan publik terhadap validitas data yang disampaikannya.

Pada siniar Deddy Corbuzier, Luhut mengatakan semua wacana yang muncul di masyarakat terkait masa jabatan Presiden Jokowi merupakan bagian dari demokrasi. Nantinya, menjadi tugas parlemen untuk membuat sikap terkait suara-suara dari masyarakat, yang merupakan konstituen mereka.

"Kalau rakyatnya terus berkembang, terus gimana nanti bilang di DPR bagaimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati oleh presiden," kata Luhut.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait