Jokowi Sentil Empat Kementerian Soal Sengketa Lahan
Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, hari ini (9/6). Dalam acara ini, Jokowi sempat menyentil empat kementerian sekaligus soal masalah lahan.
Awalnya Jokowi menyentil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lantaran masih banyak masalah sengketa lahan terutama di wilayah kepulauan. Secara khusus, Jokowi menyoroti persoalan ego sektoral dalam menangani masalah Sertifikat Hak Milik (SHM) suku Bajo, yang tinggal di atas permukaan air.
KKP menyatakan masyarakat suku Bajo tidak bisa diberikan SHM sebab laut adalah hak dari KKP. Sedangkan LHK menyatakan terumbu karang di bawah laut tersebut adalah kawan hutan lindung dan bagian dari hak kementerian tersebut.
“Kalau diteruskan, tidak akan rampung persoalan negara ini. Persoalannya kelihatan, solusi kelihatan, tapi tidak bisa dilakukan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita,” kata Jokowi dalam tayangan di kanal Sekretariat Kabinet, Kamis (9/6).
Pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol juga kerap tertunda lantaran pembebasan lahan. Kurangnya komunikasi antara Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan disebut Jokowi sebagai penyebab keadaan tersebut.
“Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentolerir terjadinya kerugian negara dan kerugian masyarakat yang disebabkan ego sektoral dan ego lembaga. Setop, cukup. Persoalan dimulai dari sini,” ujar Jokowi.
Permasalahan sengketa lahan ini dinilai berbahaya, mulai dari segi sosial masyarakat hingga ekonomi negara. Kepala negara menyebut ada kecenderungan gesekan sosial antar masyarakat yang berebut lahan tanpa sertifikat.
