Dewan Pers Temui Mahfud MD Bahas Pasal Bermasalah dalam Revisi KUHP

Dewan Pers menyoroti 14 pasal di revisi KUHP terkait kemerdekaan pers. Mahfud MD membuka pintu reformulasi pasal-pasal yang menjadi sorotan.
Ameidyo Daud Nasution
29 Juli 2022, 08:55
Menko Polhukam Mahfud MD saat berbincang dengan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Foto: Dewan Pers.
Dewan Pers
Menko Polhukam Mahfud MD saat berbincang dengan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Foto: Dewan Pers.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Dewan Pers pada Kamis (28/7). Pertemuan tersebut membahas revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra, Wakil Ketua Dewan pers M. Agung Dharmajaya, serta anggota Dewan Pers yakni Ariz Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, A. Sapto Anggoro. Turut hadir pula anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim.

Mahfud mengatakan Dewan Pers memberikan pandangan mengenai materi RUU KUHP khususnya terkait pers. "Saya mengapresiasi upaya ini, termasuk rencana untuk mengirimkan masukan yang lebih komprehensif kepada pemerintah," kata Mahfud dalam akun Instagramnya, Kamis (28/7).

Mahfud mengatakan RUU KUHP akan diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia Agustus mendatang. Namun ia juga meminta Dewan Pers memberikan catatan jika masih ada pasal yang dianggap bermasalah.

Advertisement

Dewan Pers juga menyoroti keberadaan sembilan klaster dari 22 pasal umum yang bisa mengganggu hak berekspresi. Bahkan 14 di antaranya berkaitan dengan kemerdekaan pers.

"Besok akan saya sampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Wamenkumham akan kami panggil minggu depan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengkhawatirkan adanya sensor yang tinggi di media jika RUU ini disahkan. Pemberitaan soal terorisme juga bisa diperkarakan lantaran harus lengkap.

"Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara," katanya.

Sedangkan Sasmito Madrim yang juga Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan secara prinsip AJI tak menolak RKUHP. Namun aturan ini masih memerlukan masukan masyarakat sehingga tak buru-buru diberlakukan.

Dewan Pers juga telah bertemu dengan Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej pekan lalu. Dewan juga telah memulai perumusan reformulasi RKUHP dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, dan LBH Pers.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait