Bertemu Relawan, Jokowi Sebut Indonesia Beruntung Tak Ada Antrean BBM
Relawan Joko Widodo Plat K menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat ini (26/8). Dalam pertemuan itu, Kepala Negara berpesan bahwa Indonesia masih beruntung dibandingkan negara lain lantaran tak ada antrean BBM.
Anggota Relawan Jokowi Plat K, Haidar mengatakan BBM di Indonesia masih disubsidi oleh pemerintah. Kondisi ini berbeda dengan situasi di Eropa yang harus mengantre untuk membeli bahan bakar hingga makanan.
"Bapak jelaskan, kita hidup di Indonesia harus bersyukur. Beli BBM aja kita tidak mengantre," kata Anggota Relawan Jokowi Plat K Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/8).
Selain membahas kondisi ekonomi, Relawan Plat K juga memberikan masukan kepada Presiden. Relawan asal Blora ingin Jokowi menyelesaikan tumpang tindih sengketa lahan.
"Ada beberapa lahan menjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten," ujar dia. Selain itu, pengusaha mebel di Jepara juga menginginkan akses jalan tol menuju Jepara.
Adapun, Haidar menyebut tak ada arahan politik dari Jokowi kepada para relawan. Namun, ia memastikan relawan Plat K akan mengikuti komando Mantan Wali Kota Solo itu. "Ojo kesusu lah. Selesaikan dulu masalah ekonomi," ujar dia.
Relawan Jokowi Plat K itu telah hadir di Jakarta sejak Kamis (26/8) malam. Adapun, relawan Plat K berasal dari Jepara, Blora, Pati, Rembang, Kudus, dan Grobogan. Secara total, ada 32 orang yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden.
Jokowi sebelumnya telah beberapa kali menyinggung beratnya APBN dalam menanggung subsidi energi, terutama BBM. Meski demikian, Presiden menyadari dampak yang ditumbulkan akibat kenaikan harga.
"Semuanya saya suruh hitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (23/8).
Presiden juga sejak beberapa hari lalu telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas masalah subsidi energi. Beberapa yang kerap hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
