Saran Faisal Basri: Hapus Subsidi BBM, Pindahkan untuk Pendidikan
Pemerintah bakal meluncurkan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Bantuan sosial tersebut di antaranya dalam bentuk pemberian dana Rp 600 ribu untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Kebijakan pemerintah itu mendapat kritik dari Pakar Ekonomi Faisal Basri. Alih-alih menggelontorkan uang Rp 24 triliun, Faisal Basri menilai pemerintah bisa melakukan sejumlah kebijakan alternatif seperti menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat rentan.
Dia mengatakan bahwa sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi kian kuat karena pemerintah bakal menyalurkan bantalan sosial. Bantuan sosial itu diharap bisa memasifkan roda perputaran ekonomi nasional.
"Masyarakat rentan dikasih Rp 1 juta dalam waktu enam bulan, itu Rp 156 triliun agar warga rentan bisa langsung belanja. Bukan Rp 24 triliun," kata Faisal Basri di Ke:Kini Coworking Space, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/8).
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi BBM. Selain berdampak buruk pada beban negara, subsidi BBM juga berperan dalam peningkatan emisi karbon.
Menurut Faisal, subsidi BBM bisa dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan yang menyasar langsung ke masyarakat rentan. "Idenya jangan memanfaatkan windfall PNBP dari seluruh komoditi yang kurang dari Rp 200 triliun itu untuk subsidi BBM. Jangan takut naikkan harga," katanya.
Dia menjelaskan, anjloknya kuota BBM bersubsidi disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kelas menengah yang mayoritas memiliki mobil. Sejak Januari hingga Juli 2022, penjualan mobil naik 20% dibanding penjualan pada waktu yang sama di tahun sebelumnya.
"Adanya konsep kuota karena ada pengaturan harga. Jadi, yang bikin langka itu ya pemerintah sendiri," jelas Faisal.
Dia melanjutkan, alokasi subsidi energi yang besar bisa dipindah ke sektor yang lebih produktif dan tepat sasaran. Misalnya, pemerintah selama 6 bulan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada para pengemudi yang membeli suku cadang atau onderdil.
"Bebas PPN, lalu diskon jalan tol. Itu lebih efektif," kata Faisal. Dia juga meminta penyaluran Pertalite dibatasi dengan digitalisasi.
Pemerintah semakin kuat memberikan sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar, dengan meluncurkan kebijakan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Bantuan sosial tersebut di antaranya dalam bentuk pemberian dana Rp 600 ribu untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, total anggaran bantuan untuk pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan tersebut akan dibayarkan sebanyak satu kali untuk menjadi bantalan sosial.
