Temui Buruh, Istana Janji Bahas Kenaikan Upah Minimum

Kenaikan upah merupakan satu dari tiga tuntutan buruh saat demonstrasi pekan lalu.
Rizky Alika
12 September 2022, 16:04
buruh, bbm, istana
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
Sejumlah buruh berunjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31/8/2022).

Para buruh berdemonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga meminta perubahan aturan upah minimum sejak pekan lalu. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun berjanji akan membahas ulang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal ini disampaikan Heru usai menemui Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ia memastikan, aspirasi para buruh akan diteruskan kepada menteri terkait.

“Besok saya undang kementerian terkait tenaga kerja, Menteri Investasi, dan menteri perekonomian,” kata Heru di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).

Sementara, Sekjen KSPSI Hermanto mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok dan komoditas lainnya. Ia juga mengeluhkan upah pekerja tidak naik untuk menghadapi inflasi.

Advertisement

“Selama dua tahun ini tidak naik upah minimum,” ujar dia.

Untuk itu, ia meminta perubahan formula upah minimum pada PP 36 Tahun 2021. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi dan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto.

“Perlu diubah serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja sehari-hari,” katanya.

Adapun, Heru dan Kepala Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menerima KSPSI untuk membahas aspirasi para buruh. Heru dan Bey juga sempat menemui massa pedemo di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, tidak jauh dari Istana Kepresidenan Jakarta.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM akan meningkatkan inflasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun penyesuaian nilai upah minimum tahun depan.   

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Surya Lukita Warman mengatakan nilai upah minimum untuk tahun depan akan diumumkan pada November 2022. Penyusunan upah minimum tersebut akan menggunakan Peraturan Pemerintah atau PP No. 36-2021 turunan Undang-Undang No. 11-2020 tentang Cipta Kerja. 

Sebelum UU Cipta Kerja, penghitungan upah minimum menggunakan rumus yang tertuang dalam PP 78-2021 tentang Pengupahan. Penghitungan upah minimum dalam aturan tersebut mempertimbangkan upah minimum tahun berjalan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, perhitungan upah minimum dengan PP No. 36-2021 mempertimbangkan konsumsi per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pekerja dalam sebuah keluarga. Surya menilai penghitungan upah minimum dalam PP No. 36-2021 telah mengacu pada pertumbuhan inflasi. 

Selain penyesuaian upah minimum, Surya telah mengimbau pelaku usaha untuk tidak mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Kemnaker juga mengarahkan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi struktur biayanya masing-masing. 

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait