Bos Telkom Harap UU PDP Beri Kepastian Hukum Big Data dan Privasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Direktur Utama PT Telkom (Persero) Tbk Ririek Adriansyah menyambut baik payung hukum tersebut.
Hal ini penting lantaran big data saat ini merupakan potensi yang luar biasa besar bagi pemerintah juga badan usaha. "Ini patut disyukuri karena pada akhirnya kita mampu menyelesaikan RUU PDP yang berapa tahun (dibahas)," kata Ririek di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/9).
Di saat yang sama, pemerintah dan badan usaha juga harus memberikan perlindungan atas data masyarakat. Ririek mengatakan pihaknya akan mengacu UU PDP dalam memaksimalkan big data sekaligus menghargai privasi pengguna.
"Penggunaan big data diharapkan akan maksimal," katanya.
Dia mengatakan kehadiran UU PDP juga akan membantu pemerintah membuat rencana akurat. Salah satu contohnya adalah subsidi bisa diberikan secara lebih akurat.
"Karena perhitungan subsidi ini kompleks, zaman dulu perlu survei yang memakan waktu," katanya.
RUU Perlindungan Data Pribadi sebelumnya telah dibahas sejak 2016. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pengesahan UU tersebut akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negara.
Regulasi itu salah satunya membahas tentang lembaga pelindungan data pribadi. Aturan lainnya adalah perusahaan yang melanggar dapat dikenakan denda hingga triliunan rupiah.
"Dalam pasal 70 UU UU Pelindungan Data Pribadi terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dalam konferensi pers, Selasa (20/9).
