Jokowi Tak Restui Mardiono Mundur karena Belum Beresi Tugas Wantimpres
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menemui Presiden Joko Widodo hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta Mardiono menyelesaikan tugas dulu sebelum mundur sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Mardiono saat ini masih memiliki tugas menyelesaikan kajian pembangunan ekonomi pedesaan. Ia mengatakan masih ada 45% dari total penduduk desa yang tinggal di 74.961 desa mengalami kegiatan ekonomi berbiaya tinggi.
"Ini belum saya selesaikan. Karena itu, Presiden memberikan arahan kepada saya agar bisa diselesaikan terlebih dulu," kata Mardiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/10) dikutip dari Antara.
Mardiono menemui Jokowi untuk menerima arahan usai terpilih sebagai Plt Ketua Umum PPP saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 4 September 2022. Aturan yang ada melarangnya rangkap jabatan sehingga ia memilih mundur dari Wantimpres.
"Selambat-lambatnya tiga bulan sejak jadi Plt, saya harus undur diri," katanya.
Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Suharso, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani sebelumnya mengatakan, Suharso digantikan agar pimpinan PPP tidak merangkap di jajaran pemerintahan.
Pergantian posisi pucuk pimpinan ini memicu konflik di internal PPP. Apalagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan baru Partai Kakbah pada 9 September lalu.
Ketua Dewan Pimpinan PPP Achmad Baidowi mengatakan konflik di internal partai tidak berpengaruh pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sedang dijalin dengan partai Golkar dan PAN. Hal ini karena koalisi dilakukan atas pertimbangan institusi bukan personal.
"Ketum kami pak Mardiono kan koordinator PPP untuk KIB, jadi berkesinambungan karena yang berkoalisi itu institusi nya bukan personalnya," katanya, di kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (27/9).
