Jokowi Cek Pasar Bareng Ganjar, Temukan Kenaikan Harga Migor dan Tempe
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa harga pangan di Pasar Malang Jiwan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Keduanya menemukan harga minyak goreng dan tempe mengalami kenaikan.
Kepala Negara mengaku terkejut saat menemukan harga minyak goreng naik sebanyak Rp 2.000 per liter di Pasar Malang Jiwan Colomadu. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional atau Bapanas, harga minyak goreng kemasan sederhana di Jawa Tengah mencapai Rp 15.860 per liter, sementara itu harga rata-rata nasional adalah Rp 17.620 per liter.
"Ini kami cek di Provinsi Jawa Tengah. Saya melihat tadi harga minyak, kaget juga saya tadi, naik Rp 2.000 per liter. Itu fakta di lapangan yang kami temukan yang nanti akan dicarikan solusinya," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/11).
Selain itu, Kepala Negara menemukan kenaikan harga pada tempe. Menurutnya, hal tersebut wajar lantaran harga kedelai di pasaran saat ini mencapai Rp 15.000 per Kg.
Bapanas mendata rata-rata nasional harga kedelai adalah Rp 14.580 per kilogram (Kg). Harga kedelai tertinggi di dalam negeri mencapai Ro 17.310 per Kg di Papua, sedangkan yang terendah adalah Rp 12.960 di DKI Jakarta. Adapun, rata-rata harga kedelai di Jawa Tengah adalah Rp 14.050 per Kg.
Jokowi mengatakan telah rutin mengunjungi pasar setiap minggu untuk memeriksa harga pangan yang dinikmati masyarakat. Menurutnya, hal tersebut penting dalam menggodok kebijakan terkait stabilisasi harga pangan.
Kepala Negara menilai kehati-hatian dalam membuat kebijakan menjadi perhatian utama saat ini. Walaupun kadar kekeliruan terbilang sedikit dalam membuat kebijakan, Presiden Widodo menilai hal tersebut dapat berdampak fatal.
"Saya cek harga-harga di pasar yang naik apa, yang stabil apa, supaya dapat feeling-nya. Jangan keliru kita membuat kebijakan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Surakarta, Senin (21/11).
Jokowi mencontohkan kekeliruan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah Inggris. Menurutnya, kekeliruan dalam kebijakan pemerintah Inggris menjalar ke berbagai sektor pemerintahan.
Presiden Widodo menilai ketepatan dalam membuat kebijakan menjadi kunci mengingat perekonomian dunia yang masih belum stabil. Menurutnya, kekeliruan dapat mengakibatkan dampak yang panjang di ekonomi RI.
