Minimnya Data Daerah Berpotensi Ganjal Investasi di Indonesia Timur

Andi M. Arief
1 Desember 2022, 18:27
investasi, data, indonesia timur
Katadata
Anggota Tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan KPPOD Eduardo Edwin Ramda dalam Regional Summit 2022, Kamis (1/12). Foto: Arief Kamaluddin

Investasi di kabupaten dan kota di Indonesia bagian Timur memiliki persoalan khusus terkait data. Hal ini karena ketersediaan data sebagai basis penanaman modal di wilayah tersebut relatif belum memadai.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan ketersedian data di bagian timur Indonesia hanya mencapai 80%. Sebagian kabupaten/kota di Pulau Papua bahkan tidak memiliki data sama sekali.

Padahal data menjadi penting karena faktor utama penarikan investasi ke dalam negeri. "Di era evidence based policy sekarang ini, semua tergantung dari data," kata Anggota Tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan KPPOD Eduardo Edwin Ramda dalam Regional Summit 2022 yang digelar oleh Katadata.co.id, Kamis (1/12).

Data yang dimaksud Eduardo adalah terkait kelestarian lingkungan, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Secara rinci, Eduardo berusaha mengukur 34 indikator seluruh kabupaten/kota di dalam negeri untuk mengetahui indeks daya saing berkelanjutan masing-masing daerah.

Dalam penelitiannya, Eduardo menemukan ketersediaan data terendah di kabupaten/kota adalah mengenai kapasitas mitigasi bencana daerah dan risiko bencana. Kurang dari 10% dari total kabupaten/kota memiliki data tersebut.

Sementara itu, ketersediaan data tertinggi adalah mengenai partisipasi masyarakat sekitar 45% dan pengelolaan sampah sekitar 39% dari total kabupaten/kota. Eduardo menyimpulkan mayoritas kabupaten kota belum menyediakan terkait lingkungan dan tidak memperbarui data yang telah ada.

Eduardo menilai kelengkapan data sebuah pemerintah daerah dapat diolah menjadi portofolio peluang investasi. Namun ia menilai tidak semua pemerintah daerah memiliki semangat yang sama. Hal tersebut ditunjukkan dari tidak semua pemerintah daerah memiliki dokumen rencana penanaman modal daerah.

"Bahkan, ada daerah yang punya slogan 'Ayo Berinvestasi di Daerah Kami', tapi dokumen rencana penanaman modal daerah. Enggak ada investor yang percaya kalau nggak ada data," ujar Eduardo.

Eduardo yang juga menjabat sebagai Analis Kebijakan KPPOD menilai perlu ada aturan selevel Undang-Undang yang memaksa pemerintah daerah untuk melengkapi dan memperbarui data di daerahnya. Menurutnya, peraturan undang-undang akan menghasilkan peraturan daerah yang akhirnya menyediakan anggaran daerah terkait data.

Pembuatan aturan tersebut penting lantaran salah satu tantangan utama pada pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan memperbarui data adalah aturan. Namun ia juga memahami anggaran yang sedikit terkait pengumpulan data.

"Karena pengumpulan data tidak mandatory, pemberian insentif sangat sulit terkait pengumpulan data karena ada 461 kabupaten, 80 kota, 37 provinsi, dan berbagai lembaga dan kementerian," kata Eduardo.

Selain pembuatan peraturan, Eduardo menyarankan pemerintah menginstruksikan setiap pemerintah daerah untuk menyajikan data dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah setiap tahun. Dengan demikian, pengumpulan dan pembaruan data akan terjadi secara organik.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung Made Wira mengatakan pihaknya telah memiliki indikator kerja yang terukur. Meski demikian, butuh waktu untuk mendukung integrasi seluruh data. 

"Ini hanya soal political will, koordinasi data untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan," katanya.

 

 

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait