Jokowi Soroti Adanya Ekspor Paksa Usai RI Kalah Gugatan Nikel di WTO

Ameidyo Daud Nasution
2 Desember 2022, 14:04
jokowi, nikel, ekspor
ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil KTT G20 kepada wartawan di Media Center, BICC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (16/11/2022).

Presiden Joko Widodo menilai gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel pemerintah Indonesia ke Organisasi Dagang Dunia atau WTO adalah bentuk intervensi benua tersebut terhadap ekonomi Indonesia.

Jokowi lalu menyinggung hal ini mirip dengan zaman penjajahan Belanda. Di zaman dulu, orang-orang Indonesia diperintahkan untuk kerja paksa dan tanam paksa. 

"Dulu zaman VOC, zaman kompeni, ada yang namanya kerja paksa dan tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa," kata Jokowi dalam pidatonya di Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).

Padahal barang tambang tersebut merupakan milik Indonesia. Makanya ia memerintahkan menteri terkait tak berhenti dan banding atas keputusan WTO.

"Karena ceritanya belum rampung kalau kita berhenti, ekosistem besar yang kita impikan tidak akan muncul," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan nikel merupakan komoditas strategis untuk baterai kendaraan listrik. Adapun, bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri hanya lithium.

Namun Jokowi mengatakan Pemerintah Australia telah bersedia bekerja sama dengan Indonesia dalam pembuatan baterai EV. Jokowi mencatat salah satu masyarakat Indonesia telah memiliki tambah lithium di Negeri Kangguru.

Jokowi mengatakan kerja sama tersebut akan menciptakan ketergantungan terhadap baterai kendaraan listrik bikinan Indonesia. Pada akhirnya, akan banyak investor yang masuk ke industri EV nasional pada 2026-2027.

Jokowi memproyeksikan sebanyak 60% mobil listrik di dunia akan bergantung pada baterai EV besutan Indonesia. Menurutnya, porsi ini akan menjadi kekuatan Indonesia di konstelasi global.

"Ke depan baik sepeda motor listrik maupun mobil listrik akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari permintaan pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap," kata mantan Wali Kota Solo itu.

 

 

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait