Bahlil Sebut Cina, Korsel, hingga Eropa Berminat Investasi di IKN
Pemerintah tengah gancar membuka peluang untuk para investor swasta luar yang tertarik berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan sudah ada beberapa negara yang sudah siap berinvestasi di IKN.
Bahlil mengatakan, sejumlah negara tersebut diantaranya yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea, dan beberapa negara Eropa. Kendati demikian, dirinya belum bisa membocorkan berapa angka investasi proyek pembangunan IKN yang sudah masuk dari beberapa negara yang sudah disebutkan diatas.
"Kurang lebih Rp 200 sampai Rp 300 triliun, sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil kepada awak media, di Hotel Borobudur Jakarta, pada Jumat, (2/12).
Selain itu, Bahlil menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih gencar mencari beberapa investor luar lainnya untuk proyek pembangunan IKN. Kemudian dia menyampaikan, pemerintah juga tengah menunggu investor lain.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa minat investasi di IKN saat ini telah bertambah sejak Presiden Joko Widodo melakukan penjajakan pasar.
"Peningkatannya itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama. Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor," ujar Endra kepada awak media, di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (1/12).
Dia mengatakan, investor tersebut berasal dari sejumlah negara, di antaranya Finlandia, Spanyol, Brunei Darussalam, Jepang, Korsel, hingga Malaysia. Selain itu, terdapat juga investor dalam negeri.
"Semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ujar Endra.
Pemerintah memprediksi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara mencapai US$ 30 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya 20% yang menggunakan APBN. Sementara sebesar 80% akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta dan instrumen lainnya.
Pemerintah juga telah menambah anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun ini menjadi sebesar Rp 5,1 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN akan dilaksanakan pada tahun ini. Terdapat 20 paket pekerjaan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software yang perlu dibuat kontraknya.
