Kemenkes Tambah Ratusan RS Pendidikan untuk Cetak Dokter Spesialis
Kementerian Kesehatan akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis demi memenuhi kebutuhan di seluruh fasilitas kesehatan. Salah satu caranya adalah menjadikan lebih banyak rumah sakit sebagai RS Pendidikan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan masih ada 210 RS yang berpotensi diintegrasikan dengan dunia pendidikan. Saat ini, sudah ada 210 RS Pendidikan di Indonesia yang terdiri dari 82 RSP Utama, 13 RS Gigi dan Mulut, 28 RS Afiliasi, dan 87 RS Satelit.
"Totalnya nanti akan ada 420 RS Pendidikan yang tersebar di Indonesia," kata Dante dalam keterangan tertulis, Senin (5/12).
Sebanyak 210 RS Pendidikan yang telah ada merupakan hasil pengampuan yang dilakukan enam fakultas kedokteran yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Hasanuddin.
Skema yang digunakan adalah Academic-Based Health System sehingga RS juga fokus dalam pendidikan dan penelitian. Program ini awalnya dilakukan oleh UI sejak 2010 lalu.
Kemenkes juga berencana menjadikan RS Pendidikan yang telah ada sebagai pengampu rumah sakit lainnya. Hal ini agar rumah sakit potensial bisa segera mencetak dokter spesialis.
"Nanti akan kami bentuk sistem RS online untuk meningkatkan sistem integrasi dan interoperabilitas antar rumah sakit," kata Dante.
Dante lalu meminta RS Pendidikan memastikan kualitas proses pendidikan tetap terjaga. Ia juga mengajak Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) aktif melakukan pendampingan 210 RS yang belum ditetapkan sebagai RS Pendidikan.
"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan jumlah tenaga kesehatan," kata Dante.
Kemenkes juga akan mengubah basis proses Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS menjadi berbasis pendidikan belajar sambil bekerja di rumah sakit. Ini bertujuan memperbanyak jumlah dokter spesialis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimistis cara tersebut akan mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri. Sebab, jumlah rumah sakit nasional jauh lebih banyak dibandingkan perguruan tinggi dengan program studi spesialis.
“Lebih banyak jumlah rumah sakit dan bisa bayar dokter PPDS,” kata Budi dalam Dialog Menteri kesehatan dengna para Dokter PPDS dikutip dari saluran resmi Kemenkes, Senin (5/12).
