Jokowi Berencana Setop PPKM Bulan Ini, Apakah Waktunya Sudah Tepat?

Pendapat epidemiolog terbelah soal waktu ideal untuk menghentikan PPKM. Ahli tetap sepakat pemerintah harus menggenjot vaksinasi booster meski tak ada lagi pembatasan aktivitas.
Ameidyo Daud Nasution
22 Desember 2022, 14:47
ppkm, covid-19, virus corona
ANTARA FOTO/Budi Prasetiyo/wsj/
Pejalan kaki mengenakan masker di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Pemerintah kembali menerapkan status PPKM level 1 di wilayah Aglomerasi Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo berencana menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini. Alasannya, penularan Covid-19 masih terus melandai.

Meski demikian, pemerintah diminta tak terburu-buru mencabut kebijakan ini. Ini karena masih ada aktivitas masyarakat dalam jumlah besar saat Natal dan Tahun Baru yang bisa menimbulkan penularan Covid-19.

"Saya kita kita harus menunggu situasi awal Januari dulu, baru bisa dikatakan terkendali," kata ahli wabah dari Griffith University Dicky Budiman kepada Katadata.co.id, Kamis (21/10).

Faktor lain yang membuat pemerintah perlu berhati-hati adalah adanya kenaikan kasus di Cina. Pengalaman sebelumnya, munculnya penularan dan mutasi baru bisa menimbulkan efek domino ke negara lain.

"Jika kita turunkan proteksi, artinya akan membuka peluang virus itu masuk," katanya.

Dicky juga berharap pemerintah tetap bisa menggenjot vaksinasi booster ketika PPKM telah divabut. Jika ini bisa dilakukan, maka ujung pandemi di Indonesia akan segera terlihat.

"Kalau modal proteksi dan imunitas dicabut, ini yang akhirnya akan membuat kita mundur lagi," katanya.

Sedangkan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono juga berharap pemerintah segera mengejar vaksinasi booster terutama bagi lansia dan mereka yang berisiko. "Itu untuk memelihara tingkat imunitas tetap tinggi," katanya.

Namun berbeda dengan Dicky, Pandu menilai PPKM sudah saatnya diakhiri. Ini karena dari hasil survei serologi setelah Lebaran, sebanyak 98% penduduk telah memiliki antibodi Covid-19.

"Cakupan vaksinasi dua kali juga cukup tinggi," katanya.

Selain itu, adanya kasus baru tidak diikuti dengan gejala yang parah seperti varian-varian sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah hanya perlu mempertahankan imunitas masyarakat secara berkelanjutan.

"Ada peningkatan kasus, tidak diikuti dengan keparahan yang mengakibatkan masuk rumah sakit, ICU, hingga kematian," kata Pandu.

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait