Pemerintah Diminta Tak Cabut Status Darurat Covid Meski PPKM Dicabut

Status darurat tetap diperlukan agar pemerintah bisa menangani Covid-19 secara cepat jika penularan meningkat lagi.
Ameidyo Daud Nasution
22 Desember 2022, 21:04
ppkm, covid-19, endemi
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU
Sejumlah kendaraan memadati Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2022).

Presiden Joko Widodo berencana menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu dekat. Epidemiolog menyarankan pemerintah tetap memberlakukan status darurat meski PPKM dicabut.

Hal ini diperlukan agar pemerintah tetap bisa menangani Covid-19 secara cepat jika kasus meningkat lagi. Status kedaruratan bisa dicabut jika lonjakan corona tidak terlihat lagi dalam beberapa bulan.

"Karena begitu dicabut, masyarakat akan bebas beraktivitas namun Covid-19 masih ada," kata epidemiolog dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan kepada Katadata.co.id, Kamis (22/12).

Iwan juga setuju jika PPKM dicabut karena beberapa indikator Covid-19 telah membaik. Selain kasus yang menurun, antibodi masyarakat terhadap corona semakin tinggi.

"Angka kematian juga rendah, case fatality rate (CFR) di bawah 1%," kata Iwan.

Status kedaruratan Covid-19 itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Aturan tersebut mengatur langkah pencegahan penularan, vaksinasi, hingga biaya pengobatan pasien.

Iwan meminta pemerintah menggenjot vaksinasi booster. Apalagi dengan status darurat, biaya pemberian vaksin masih ditanggung pemerintah.

Sedangkan epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman berharap pemerintah bisa mencabut PPKM usai Natal dan Tahun Baru. Ini karena aktivitas masyarakat meningkat saat musim liburan.

"Saya kira, kemungkinan ujian terakhir kita adalah akhir tahun ini," kata Dicky.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan menghentikan PPKM akhir tahun ini. Saat ini Presiden tengah menunggu kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini Indonesia sudah berstatus endemi Covid-19. Alasannya, RI telah menerapkan status PPKM Level 1 selama setahun.

"Pandemi juga sudah menjadi endemi. (Angka penularan) Terakhir sudah berada di angka 2.000," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12).

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait