Jokowi Sudah Beri Dukungan, Kapan RUU PPRT Disahkan DPR?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat disahkan pada masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini.

Presiden Joko Widodo juga telah menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk berkoordinasi dengan dewan.

"Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk  teman-teman pekerja rumah tangga," kata Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/1).

Pemerintah saat ini menunggu draf RUU PPRT yang akan diterbitkan DPR. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM, Kemnaker, dan Kementerian PPPA akan mempelajari draf tersebut.

Bintang menilai keterlibatan Kementerian PPPA penting lantaran 84% dari total pekerja rumah tangga atau PRT adalah perempuan. "Pemerintah berkomitmen untuk mengawal, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada PRT ini," ujar Bintang.

Sebelumnya, Jokowi akan menyiapkan payung hukum tertinggi pada PRT. Sebagai informasi, PRT sejauh ini baru dilindungi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.