Menteri PUPR Tepis Anggapan Proyek Food Estate Gagal

Anggota DPR mempertanyakan keberhasilan food estate. Jokowi akan tengok lumbung pangan Kalteng saat panen mendatang.
Andi M. Arief
24 Januari 2023, 19:12
food estate, lumbung pangan, pupr
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Petani menanam padi di lokasi Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (6/4/2021).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menepis adanya anggapan proyek food estate atau lumbung pangan tak berhasil jalan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatatakan lumbung pangan di Kecamatan Dadahup, Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan potensi panen 4,8 ton per hektare.

Basuki mengatakan potensi hasil panen tersebut merupakan hasil penanaman tanaman pangan bersama Kementerian Pertanian. Hal yang saat ini dibutuhkan untuk mengembangkan Lumbung Pangan Dadahup adalah tenaga kerja untuk menanam tanaman pangan tersebut.

"Pada panen yang akan datang Pak Presiden Joko Widodo mau ke sana. Tinggal menanam saja karena transmigran yang menempati lahan tersebut sudah pulang," kata Basuki di Outlet Sodetan Sungai Ciliwung, Selasa (24/1).

Sebagai informasi, ada dua komoditas yang akan dikembangkan di Kalteng, yakni padi dan singkong. Padi akan ditanam di atas lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas 165 ribu hektar, sedangkan singkong di atas lahan seluas 60 ribu hektar.

Ini berarti potensi hasil panen padi dan singkong di Lumbung Pangan Dadahup mencapai 1,08 juta ton. Untuk mendukung potensi tersebut, Kementerian PUPR telah menyelesaikan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2.195 kilometer (Km) yang dirancang mengairi lahan seluas 43.500 hektar.

Pernyataan Basuki ini disampaikan untuk menjawab keraguan Ketua Komisi Pertanian DPR, Sudin. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan proyek lumbung pangan  gagal karena tidak mencapai target.

Sudin lalu mengaitkan data produksi lumbung pangan dengan posisi stok beras Indonesia saat ini. Ia mengatakan proyek tidak palsu, namun memiliki data yang tidak valid.

"Data yang tidak valid dari Kementerian Pertanian dan bukan dari kementerian lain. Saya tidak pernah ikut campur urusan yang bukan mitra kerja saya," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Kamis (12/1).

Oleh karena itu, Sudin menyampaikan Komisi IV DPR telah sepakat untuk membuat panitia kerja terkait Lumbung Pangan di semua wilayah. Sudin menekankan proyek Lumbung Pangan yang dikerjakan pemerintah tidak palsu lantaran dikerjakan secara riil.



Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait