Jokowi Belum Beri Lampu Hijau Gandeng Swasta Bangun Rusun ASN di IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menjadwalkan pembangunan rumah susun atau rusun khusus Aparatur Sipil Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada paruh pertama 2023. Namun saat ini rusun dengan skema pendanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU tersebut belum dibangun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyetujui pembangunan rusun tersebut. Pembahasan proses KPBU tersebut alot terkait skema pengembalian investasi yang diajukan badan usaha.
"Rusun KPBU belum disetujui kabinet. Kalau cuman minta availability payment, semua orang bisa," kata Basuki di Kompleks Istana Merdeka, Senin (20/2).
Secara sederhana, Availability Payment atau AP merupakan skema pengembalian investasi kepada badan usaha oleh pemerintah. Dalam skema AP, pemerintah akan membayarkan sejumlah dana kepada badan usaha dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Adapun, badan usaha yang tergabung dalam kerja sama tersebut adalah PT Summarecon, Korea Land & Housing Corporation, dan CCFG-RBN atau Konsorsium Nusantara. Ketiga investor tersebut akan membangun rusun tempat tinggal ASN di area 1A dalam KIPP IKN Nusantara.
Investor CCFG-RBN mendapatkan alokasi pembangunan rusun terbanyak atau 60 menara, sedangkan alokasi terkecil dimiliki Summarecon yaitu hanya 6 menara. Sementara itu Korea Land & Housing Corporation berencana membangun 23 menara rusun dengan kapasitas 1.104 unit.
