Aturan Disiapkan, Investor Masuk IKN Akan Dapat Insentif Setara di KEK
Presiden Joko Widodo akan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Insentif Investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bulan ini. Insentif yang ditawarkan serupa dengan fasilitas dan insentif berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.
Sebagai informasi, investor akan mendapatkan fasilitas fiskal saat berinvestasi di KEK, seperti tax holiday dan tax allowance untuk Pajak Penghasilan atau PPh. Insentif lainnya adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk beberapa barang, dan pengurangan pajak daerah hingga 100 persen.
"Beberapa insentif kira-kira sama seperti KEK, tapi besaran insentifnya lebih tinggi sedikit untuk IKN Nusantara," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Kompleks Istana Merdeka, Senin (20/4).
Pada Oktober 2022, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen investasi IKN Nusantara tersebut minimal sudah mencapai Rp 200 triliun untuk pembangunan tahap pertama. Menurutnya, investasi tersebut berasal dari investasi asing dan juga investor dalam negeri.
"Komitmen investasi IKN kalau yang sudah oke dari Uni Emirat Arab sebesar US$ 20 miliar," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/10).
Dia mengatakan, investasi UEA sebelumnya sangat kecil di Indonesia. Uni Emirat Arab bahkan bukan termasuk 20 besar negara yang berinvestasi di Indonesia.
"Kami targetkan 2023 ada secercah harapan, mereka masuk 20 miliar Dolar AS yang sudah oke untuk IKN dan investasi sektor lain. Tapi itu baru tahap awal," katanya.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Jepang sangat tertarik dengan pembangunan IKN Nusantara. Alhasil, Sri Mulyani memaparkan rencana jangka panjang IKN sesuai undang-undang, insentif fiskal yang diberikan.
Sri Mulyani menyampaikan badan usaha maupun Pemerintah Jepang sejauh ini melihat adanya kesempatan bisnis dalam pembangunan IKN, terutama di bidang infrastruktur dan energi terbarukan, yang terkait dengan emisi nol bersih karbon.
