Larangan Ekspor Bikin Hampir 20 Juta Ton Bauksit Terancam Tak Terserap
Kementerian ESDM memproyeksikan ada 19,9 juta ton atau hampir 20 juta ton bijih bauksit yang terdampak kebijakan larangan ekspor pada Juni mendatang. Angka ini berasal dari selisih hitungan produksi bijih bauksit dengan serapan domestik.
ESDM menghitung produksi bijih bauksit oleh 50 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pada tahun lalu yang mencapai 27,7 juta ton. Sementara serapan domestik hanya sanggup menyerap 7,8 juta ton.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif, mengatakan serapan bijih bauksit di dalam negeri akan terus stagnan apabila tidak ada perluasan atau pembangunan baru pada pabrik pemurnian.
Besaran 7,8 juta ton bijih bauksit sejauh ini diserap oleh tiga pabrik pemurnian alumina, yakni PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang belakangan juga melakukan ekspansi pabrik pemurnian.
Adapun kapasitas serapan domestik pemurnian 7,8 juta ton bijih bauksit mampu menghasilkan 3,9 juta ton alumina secara tahunan. "Sementara delapan pabrik pemurnian sedang proses," kata Irwandy saat menjadi pembicara di agenda Mining for Journalist di Cisarua, Bogor pada Sabtu (25/2).
Di sisi produk hilir, baru ada satu pabrik pengolahan atau smelter milik PT Inalum yang mampu mengolah 500 ribu ton alumina menjadi 250 ribu ton alumunium batangan per tahun. Artinya, dibutuhkan delapan kali lipat kapasitas input smelter PT Inalum agar bisa menyerap 3,9 juta ton alumina.
Minimnya produksi aluminium domestik berimbas pada defisit konsumsi di dalam negeri yang menyentuh satu juta ton per tahun. Untuk menutup selisih tersebut, pemerintah secara berkala mengimpor aluminium sebesar 750 ribu ton per tahun.
