Mahfud Restui Bicara Politik di Rumah Ibadah, Asalkan Soal Kebangsaan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di dalam rumah ibadah, termasuk pesantren. Pasalnya, hal tersebut dinilai dapat menimbulkan perpecahan menuju Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Mahfud menyampaikan setiap orang boleh berpolitik di rumah beribadah, sepanjang politik yang dimaksud adalah politik tingkat tinggi. Ini maksudnya adalah soal kebangsaan, kenegaraan, atau kemanusiaan.
"Politik praktis itu sudah sebut nama orang dan nama partai politik, sudah menjelekkan orang atau partai politik," kata Mahfud di sela-sela Simposium Nasional "Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama" yang diselenggarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) di Jakarta, Selasa (21/3).
Mahfud mengatakan politik yang dilakukan di rumah beribadah maupun pesantren harus memiliki visi yang sama dalam bernegara. Sementara itu, politik praktis merupakan pilihan pribadi setiap orang yang tidak bisa dipaksakan
Dia menegaskan imbauan tersebut bukan berarti setiap orang tidak boleh mengumumkan pilihannya menuju Pemilu 2024. Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut agar tidak dilakukan di dalam rumah beribadah maupun pesantren.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan tujuan utama Pemilu adalah mencari pemimpin terbaik. Menurutnya, peran agama akan selalu muncul dalam setiap Pemilu lantaran Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius.
Mahfud menjabarkan negara religius bukan berarti Indonesia adalah negara agama maupun negara sekuler. Menurutnya, agama telah menjadi bagian dari politik di dalam negeri.
Pada saat yang sama, Mahfud mengatakan Indonesia tidak berdasar pada satu negara. "Oleh karena itu agama yang besar jangan mendiskriminasi dan yang kecil jangan takut. Ini bukan negara agama," kata Mahfud.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan polarisasi sosial akibat Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sudah mulai terlihat. Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf mengimbau para perangkat Pemilu agar pengalaman politik identitas pada Pemilu 2019 tidak terulang.
Misalnya, memakai masjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi," kata Wapres Ma'ruf di sela-sela "Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024", Senin (13/3).
Meski demikian, berdasarkan data Kurious, faktor agama ternyata tidak menjadi alasan utama dalam menentukan pilihan calon presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Karakter yang paling diperhitungkan dalam menentukan calon presiden adalah merakyat.
Survei tersebut menemukan empat karakter yang menjadi pertimbangan utama responden. Sebanyak 69,6% responden berharap bisa memilih capres dan calon wakil presiden yang merakyat.
Sedangkan 65,7% responden ingin mendapatkan capres yang cerdas. Di bawahnya adalah 63,8% responden yang menginginkan capres dengan kinerja terbukti.
