Jokowi: Jakarta Macet karena 30 Tahun Telat Bangun Transportasi Publik
Presiden Joko Widodo membongkar alasan utama kemacetan masih juga terjadi di DKI Jakarta dan kota besar lainnya. Jokowi menjelaskan macet salah satunya akibat pembangunan transportasi publik terlambat.
Jokowi mengatakan pembangunan transportasi di DKI Jakarta bahkan terlambat sekitar 30 tahun. Dengan demikian, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai tersendatnya lalu lintas Ibu Kota setiap waktu bukan hal yang mengejutkan.
"Meskipun sekarang sudah ada MRT, tapi baru satu jalur. Ada LRT, tapi belum jalan. Pagi sampai malam macet sekarang ini karena keterlambatan membangun transportasi publik itu," kata Presiden Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (29/3).
Tidak hanya di DKI Jakarta, Presiden Jokowi menilai pembangunan transportasi publik di kota besar lainnya juga terlambat. Makanya Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar masih dilanda kemacetan.
Makanya, Jokowi berencana membangun transportasi publik di setiap pulau. Ini demi menyediakan transportasi publik dengan biaya paling rendah kepada masyarakat.
Sejauh ini, jaringan kereta api baru ada di Pulau Jawa dan di sebagian wilayah Pulau Sumatra. Mantan Wali Kota Solo ini awalnya membicik pembangunan kereta di Sulawesi dan Kalimantan.
"Diputuskan di Pulau Sulawesi karena kalau tidak semua orang nanti naik mobil pribadi, tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal," ujarnya.
Proyek jaringan kereta api pertama di Sulawesi adalah kerea Makassar - Parepare sepanjang 145 kilometer. Saat ini, rel sepanjang 80 kilometer yang menghubungkan Maros dengan Barru sudah rampung dan siap beroperasi.
Sebagai informasi, panjang KA Lintas Makassar-Parepare saat ini direncanakan mencapai 145 kilometer (Km). Sampai saat ini, total lintasan yang telah terabngun mencapai 120 Km, dengan lintasan yang telah beroperasi sepanjang 80 Km.
Proyek KA Makassar-Pare-Pare digarap oleh konsorsium PT Pembangunan Perumahan, PT Bumi Karsa, PT China Communications Construction Engineering Indonesia, dan PT Iroda Mitra pada Februari 2019. Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), nilai investasi proyek ini mencapai Rp 8,25 triliun.
