Pemerintah Putuskan 30% Rumah Dinas di IKN Bisa Jadi Hak Milik
Pemerintah memutuskan 30% dari rumah untuk aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa jadi hak milik. Namun pemilikan tersebut baru dibuka setelah pembangunan infrastruktur pendukung di IKN rampung.
Sebelumnya, pemerintah mengatur seluruh rumah dinas untuk ASN di Nusantara bukan hak milik. Pasalnya, ASN maupun penegak hukum yang bertugas di Nusantara akan dimutasi.
"Rumah tapak dan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70% akan tetap milik negara dan 30% ditawarkan ke ASN, TNI, dan Polri," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).
Pembangunan rumah ASN tersebut dapat dikerjakan oleh pihak swasta lokal maupun asing. Menurutnya, pihak swasta dapat terlibat sebagai investor dalam proyek rumah ASN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.
Suharso mengatakan semua hunian ASN sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Nusantara (RBTL) Adapun, dokumen tersebut akan diterbitkan dalam bentuk pedoman sebagai rencana detail Otorita Ibu Kota Nusantara.
Suharso mengatakan total ASN, TNI, dan Polri yang akan dimutasi ke Nusantara mencapai 16.900 orang. Secara rinci, total ASN yang dipindahkan sekitar 11.200 orang, Polri sebanyak 1.600 orang, dan TNI lebih dari 3.000 orang.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan pelepasan 30% hunian ASN tersebut masih sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
