Mensos Risma Nilai Penggeledahan KPK di Kantornya Aneh
Menteri Sosial Tri Rismaharini merasakan ada keanehan dalam penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (23/5). NamunRisma menekankan dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kementerian Sosial merupakan bagian dari penyelidikan kasus korupsi bantuan sosial 2020. Risma mengatakan kasus tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau DJPFM.
Risma mengatakan penggeledahan tersebut menjadi aneh lantaran ia telah menghapus keberadaan DJPFM sejak menjabat pada 2021. Selain itu KPK juga menggeledah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
"Saya melihat secara administrasi kok aneh. Saya mantan birokrat, sampai sekarang saya masih bingung kok bisa begitu. Ini analisaku," kata Risma seperti ditayangkan dalam Kompas TV, Rabu (24/5).
Dari kacamata birokrat, Risma mengatakan masing-masing direktorat jenderal memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tanggung jawab pada satu departemen tidak bisa dikerjakan oleh pegawai di departemen lain.
Risma menceritakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK berlangsung sejak sekitar siang hari. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik KPK sowan pada dirinya dan meminta izin untuk mencari data.
Risma memiliki firasat bahwa penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi bansos pada 2020. Risma mencatat kejadian tersebut terjadi pada September 2020, sedangkan ia dilantik oleh pada Desember 2020.
Selain meminta izin, Risma mencatat penyidik KPK meminta satu ruangan untuk bekerja. Risma menyatakan dirinya mendapatkan rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kemensos Dadan Iskandar untuk tidak mengikuti proses penggeledahan tersebut.
