Pengusaha Ungkap Alasan Smelter Bauksit Mangkrak, Minta Bantuan Negara
Pengusaha mengeluhkan kendala yang membuat pembangunan smelter bauksit mangkrak. Mereka menjelaskan seretnya pendanaan menjadi jadi sebab fasilitas pemurnian tak juga terbangun.
Mandeknya proyek smelter berimbas pada bauksit sebagai komoditas mineral yang tidak mendapatkan relaksasi larangan ekspor. Aturan tersebut mulai berjalan pada 10 Juni 2023.
Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan pelaku usaha membutuhkan rata-rata belanja modal senilai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 18,6 triliun untuk membuat satu unit smelter.
Sedangkan satu unit smelter memiliki kapasitas pengolahan 6 juta ton bijih bauksit menjadi 2 juta ton alumina per tahun. Ronald menilai bahwa investasi pengadaan smelter bauksit jauh lebih tinggi dari pembangunan smelter nikel.
"Perbankan Indonesia saja mereka tidak mau, bagaimana dengan bank asing, lebih takut lagi," kata Ronald saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (25/5).
Ronald mendorong pemerintah untuk aktif dalam pembiayaan smelter bauksit domestik lewat pembiayaan sekira 25%. Suntikan modal dari lembaga keuangan negara seperti himpunan bank milik negara dinilai jadi alternatif bagi pengembangan hilirisasi bauksit.
Menurut Ronald, pemerintah sejatinya memberi kemudahan kredit untuk pelaku usaha yang sedang membangun smelter bauksit. “Pandemi Covid-19 ini membawa pengaruh kepada negara investor, yaitu Cina. Mereka juga sedang mengalami masalah keuangan,” ujar Ronald.
Kementerian ESDM mencatat ada tujuh proyek smelter yang masih berupa tanah lapang adalah milik PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Laman Mining, dan PT Kalbar Bumi Perkasa.
